Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

USTR Bujuk Pemerintah Kanada Batalkan Rencana Pengenaan Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
USTR Bujuk Pemerintah Kanada Batalkan Rencana Pengenaan Pajak Digital

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Office of US Trade Representative (USTR) kembali meminta pemerintah Kanada untuk membatalkan rencana pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST).

US Deputy Trade Representative Jayme White mengatakan pengenaan pajak digital secara unilateral berpotensi merusak hubungan dan kerja sama perdagangan antara AS dan Kanada yang sudah terjalin selama ini.

"Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah Kanada untuk memperkuat komitmen atas penerapan solusi 2 pilar yang telah disepakati," katanya saat bertemu perwakilan pemerintah Kanada, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Para anggota DPR AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat bahkan telah meminta kepada USTR dan Kementerian Keuangan AS untuk menerapkan retaliasi apabila Kanada benar-benar menerapkan DST secara unilateral.

"Kami mendesak pemerintah AS untuk menyatakan bahwa DST oleh Kanada bersifat diskriminatif dan akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan jika benar-benar diterapkan," tulis anggota DPR AS Bill Pascrell bersama 40 anggota DPR AS lainnya.

Pascrell dan anggota DPR AS lainnya menambahkan pemerintah AS perlu mengevaluasi kerja sama perdagangan antara kedua negara jika pemerintah Kanada benar-benar menerapkan DST pada tahun depan.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sebagai informasi, Kanada akan menerapkan DST dengan tarif 3% mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini diambil guna merespons tertundanya penerapan Pilar 1: Unified Approach dan klausul moratorium pengenaan DST yang termuat dalam outcome statement Inclusive Framework pada 11 Juli 2023.

"Kemarin, banyak negara yang sepakat untuk memperpanjang moratorium pemungutan DST hingga 31 Desember 2024 meski tidak ada tenggat waktu yang jelas terkait tanggal mulai berlakunya MLC Pilar 1. Hal ini merugikan Kanada," kata Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland pada Juli 2023.

Freeland menjelaskan pemerintah Kanada mendukung tercapainya kesepakatan dan implementasi atas MLC Pilar 1. Meski begitu, pemerintah tidak bisa memberikan dukungan penuh jika tidak ada target implementasi Pilar 1 yang jelas dan mengikat. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, kanada, pajak digital, pajak, pajak internasional, konsensus global

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama