Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

"Rasio utang per akhir Februari 2024 yang sebesar 39,06% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," bunyi laporan APBN Kita edisi Maret 2024, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Merujuk pada laporan tersebut, Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang tersebut masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 pada kisaran 40%.

Pengelolaan portofolio utang dinilai berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah akan terus konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Pada akhir Februari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Kemenkeu menyatakan pengelolaan utang yang disiplin pun turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit seperti S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR, yang hingga saat ini mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.

Pada 15 Maret 2024, Fitch kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang menguatkan penilaian Fitch akan prospek pertumbuhan Indonesia yang positif dalam jangka menengah. (rig)