Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wah, Anggaran Program PEN Masih Tersisa Rp213 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Anggaran Program PEN Masih Tersisa Rp213 Triliun

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi video, Rabu (16/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai dengan 14 Desember 2020 mencapai Rp481,6 triliun atau 69,3% dari pagu Rp695,2 triliun.

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan dana PEN bisa terserap sepenuhnya untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, realisasi anggaran itu masih akan terus bertambah dalam dua pekan terakhir 2020.

"Masih ada sisa waktu 2 minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi menyalurkan sisanya, sehingga sedekat mungkin dengan targetnya di awal," katanya melalui konferensi video, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Budi memerinci realisasi anggaran pada bidang kesehatan tercatat Rp46,68 triliun atau 48,54% dari pagu Rp96,17 triliun. Pada anggaran perlindungan sosial, realisasinya Rp217,16 triliun atau 94,15% dari pagu Rp230,66 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda tercatat Rp55,68 triliun atau 78,75% dari pagu Rp70,70 triliun. Lalu, realisasi insentif usaha tercatat Rp46,69 triliun atau 39,54% dari pagu Rp120,61 triliun.

Kemudian, realisasi anggaran untuk membantu sektor UMKM sudah Rp106,25 triliun atau 91,73% dari pagu Rp115,82 triliun. Realisasi pembiayaan korporasi tercatat Rp8,15 triliun atau baru 13,31% dari pagu Rp61,22 triliun.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Dari data realisasi tersebut, Budi memprediksi anggaran untuk UMKM akan terserap seluruhnya. Untuk belanja pembiayaan korporasi, ia meyakini akan ada pencairan berjumlah besar dalam dua pekan mendatang.

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mencairkan dana pinjaman dan penyertaan modal negara bagi BUMN dalam waktu dekat antara lain seperti pencairan dana kelolaan awal senilai Rp15 triliun untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

"Itu yang akan menjadi prioritas utama kami untuk mengejar sampai akhir tahun," ujarnya. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : program pemerintah, pemulihan ekonomi nasional PEN, stimulus fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama