Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wow, Otoritas Ini Ingin Dirikan Kantor Pajak di Dunia Metaverse

A+
A-
1
A+
A-
1
Wow, Otoritas Ini Ingin Dirikan Kantor Pajak di Dunia Metaverse

Decentraland. (foto: tangkapan layar akun Twitter @decentraland)

OSLO, DDTCNews – Seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi, Pemerintah Norwegia mengambil langkah untuk merangkul Web3 dengan mendirikan kantor pajak di dunia virtual 3D atau metaverse, yaitu Decentraland.

Dalam melancarkan rencananya, Brønnøysund Register Centre Norwegia dan otoritas pajak akan bermitra dengan perusahaan konsultan Ernst and Young (EY). Pemimpin Blockchain Nordik EY Magnus Jones memuji langkah pemerintah yang berani ini.

“Sekali lagi saya salut kepada otoritas Norwegia yang berani mengambil langkah untuk membawa kejelasan dalam lanskap yang kompleks,” katanya seperti dilansir coindesk.com, Minggu (30/10/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jones berharap kemitraan antara pemerintah dan perusahaan tersebut dapat membantu mempelopori pendidikan pajak terkait dengan decentralized finance (DeFi) dan non-fungible tokens (NFT) di ruang kripto.

Menurutnya, EY akan mendukung langkah pemerintah mendirikan kantor pajak di Decentraland. Dia menambahkan perusahaan juga berkomitmen membangun lebih jauh panduan terkait dengan pajak DeFi dan NFT di ruang kripto.

Sebagai informasi, Decentraland adalah platform ruang virtual yang didukung dengan blockchain Ethereum. Decentraland memungkinkan pengguna untuk membuat avatar, memulai penjelajahan, membeli tanah, hingga membangun berbagai jenis bangunan.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Selain berencana mendirikan kantor pajak di metaverse, Brønnøysund juga tengah mengeksplorasi layanan Web3 tambahan, seperti organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), dompet, kontrak pintar, dan banyak lagi.

Pada Juni 2022, pemerintah sebelumnya menyebut akan menggunakan layanan Ethereum Arbitum untuk merilis platform tabel kapitalisasi terhadap perusahaan yang tidak terdaftar.

Pada September 2022, Norwegia, Israel, dan Swedia telah bergabung dengan Bank for International Settlements untuk memperkenalkan central bank digital currency (CBDC). (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : norwegia, pajak, pajak internasional, metaverse, pendidikan pajak, pajak kripto

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama