Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Airlangga: Makan Siang Gratis akan Disimulasikan di Banyak Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Airlangga: Makan Siang Gratis akan Disimulasikan di Banyak Daerah

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto akan disimulasikan di berbagai daerah.

Setelah sempat disimulasikan di Kabupaten Tangerang oleh pihak pemkab, program makan siang gratis akan disimulasikan di Kabupaten Merauke dalam waktu dekat.

Baca Juga: Jokowi: Stabilitas Politik Penting untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

"Simulasi itu ya masing-masing daerah. Tadi saya menerima undangan bupati Merauke, kalau di sana namanya gerakan makan ikan. Jadi beda lagi, ini semua inisiatifnya dari daerah. Kami di sini belanja masalah saja," ujar Airlangga, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Menurut Airlangga, tugas pemerintah pusat dalam pelaksanaan makan siang gratis adalah memastikan kebijakan tersebut dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bermanfaat bagi para pelajar.

"Masih banyak simulasi lain, kemarin kan simulasi di daerah perkotaan. Berikutnya simulasi di daerah pedesaan dan pesisir. Dengan makin banyak yang voluntary menyiapkan, opsi-opsinya akan makin terlihat. Dari situ kemudian pemerintah membuat kebijakan," ujar Airlangga.

Baca Juga: Detail Teknis Program MBG Bakal Difinalkan seusai APBN 2025 Disusun

Airlangga pun menegaskan pemerintah baru akan membahas program makan siang gratis dalam secara lebih lanjut dalam RAPBN 2025 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pemilu 2024.

"Sekali lagi, kita baru membahas di dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang, pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan kebijakan yang lebih detail mengenai program makan siang gratis akan disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas pada bulan depan.

Baca Juga: Tim Prabowo Sebut Tak Mungkin Naikkan Rasio Utang Jadi 50% PDB

"Tugas Bappenas untuk menyusun dalam 1 bulan ke depan karena APBN akan lebih detail lagi 1 bulan ke depan. Masalah kementerian dan yang lain itu juga bagian dari amplop APBN," ujar Airlangga. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : makan siang gratis, Prabowo Subianto, pemilu 2024, Airlangga Hartarto

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Mei 2024 | 14:05 WIB
PEMILU 2024

Bahas APBN Masa Transisi, Elit Gerindra Temui Sri Mulyani

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Senin, 20 Mei 2024 | 14:35 WIB
WORLD WATER FORUM 2024

Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya