Bangun 40 Kota Setara Jakarta, AMIN Jamin IKN Tak Jadi Proyek Mangkrak

"Tidak ada keinginan untuk menciptakan sebuah proyek mangkrak. Kita tetap patuh pada UU IKN," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (10/2/2024).

Thomas mengatakan Anies-Muhaimin menyadari penghentian proyek IKN secara serampangan dapat berdampak pada reputasi Indonesia di mata investor. Oleh karena itu, tindak lanjut kebijakan atas proyek tersebut juga harus didasarkan pada evaluasi yang dilaksanakan.

Ketimbang membangun IKN, lanjutnya, Anies-Muhaimin justru berencana membangun 40 kota setara Jakarta. Pembangunan 40 kota setara Jakarta ini sejalan dengan upaya menghilangkan ketimpangan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Dia menilai anggaran sebesar Rp460 triliun tidak boleh hanya digunakan untuk mengembangkan 1 titik wilayah IKN. Dengan anggaran yang sama, pemerintah dapat mengembangkan puluhan kota yang sudah ada agar setara dengan Jakarta.

"Daripada menggunakan ratusan triliun untuk 1 titik di Kalimantan Timur saja, kita lebih memilih menggunakannya untuk puluhan kota di semenanjung Indonesia," ujarnya.

Thomas menambahkan wacana pembangunan 40 kota setara Jakarta didasarkan dari sebuah studi yang dilaksanakan World Bank pada 2015. Berangkat dari studi ini, Anies-Muhaimin pun ingin membagi kota-kota di Indonesia menjadi kota primer, sekunder, dan tersier.

Merujuk studi World Bank, Thomas menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di 14 kota besar di Indonesia sekitar Rp170 triliun. Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, anggaran tersebut diperkirakan bakal naik menjadi Rp270 triliun, masih lebih kecil ketimbang Rp460 triliun.

Dia meyakini manfaat dari pembangunan 40 kota setara Jakarta bakal lebih besar dari IKN. Apabila populasi IKN diperkirakan sebanyak 2 juta pada 2045, populasi di 14 kota tersebut sudah sekitar 18,5 juta jiwa.

"Bagi kami kalau tujuannya pemerataan, lebih masuk akal kalau mengembangkan puluhan kota, di seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," imbuhnya.

Transkrip lengkap wawancara dengan Tom Lembong bisa disimak melalui artikel berikut ini, Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil. (sap)