Banten Minta Kejaksaan Bantu Penagihan Pajak Kendaraan

"Nota kesepahaman ini bagian dari usaha bersama untuk mendorong pembangunan daerah di Banten pada aspek keperdataan dan ketatausahaan negara yang memerlukan akuntabilitas, efektif, dan efisien," ujar Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten Deni Hermawan, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Deni menjelaskan berdasarkan SKK tersebut pihak kejaksaan akan melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang selama ini masih belum dibayar oleh beberapa wajib pajak badan.

Pada tahun ini, tercatat ada 14 wajib pajak yang tunggakan PKB-nya akan ditagih oleh Kejati Banten berdasarkan SKK. Wajib pajak dimaksud adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, tambang, transportasi, dan lain-lain.

Deni mengatakan pihaknya bersama Kejati Banten telah mengundang ke-14 wajib pajak dimaksud ke kantor kejati. Dalam pertemuan tersebut, sebagian wajib pajak mengaku siap melunasi tunggakannya.

Namun, ada sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi undangan. Atas wajib pajak ini, bapenda bersama kejati akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak.

"Tahun 2024 ini, kami mengalokasikan anggaran untuk jemput bola bersama kejati. Kami berharap kepada seluruh wajib pajak yang belum membayar PKB untuk dapat menyelesaikan tunggakan," kata Deni seperti dilansir indopos.co.id. (sap)