Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

A+
A-
0
A+
A-
0
Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

Seorang petugas kesehatan berdiri di samping kontainer berpendingin yang menampung lebih dari 400.000 dosis vaksin penyakit virus corona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford, yang disumbangkan ke Kenya oleh pemerintah Inggris, di Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya, Sabtu (31/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Baz Ratner/AWW/sa.

LONDON, DDTCNews - Warga Inggris harus bersiap dengan kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang akan berlaku pada tahun depan.

Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengumumkan rencana kebijakan pajak pada tahun fiskal 2022/2023. Salah satu yang dijabarkan adalah rencana implementasi pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan sosial sebesar 1,25%.

"Melalui pajak ini akan mengumpulkan penerimaan sekitar £12 miliar setahun. Hasilnya akan digunakan untuk mengatasi masalah sistem kesehatan nasional yang disebabkan pandemi Covid-19," katanya dikutip pada Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

PM Johnson menuturkan penerapan jenis pajak baru juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Dia menyampaikan kebijakan pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan jaminan sosial tidak akan berdiri sendiri.

Pemerintah juga akan meningkatkan pungutan pajak atas dividen saham. Beban pajak dari pembagian dividen saham akan naik 1,25% mulai anggaran tahun depan.

Adapun skema pajak layanan kesehatan akan mulai dipungut pada April 2022. Beban pajak tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya pungutan tersebut akan menjadi sistem yang terpisah dari pungutan PPh orang pribadi pada 2023.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Pembayaran pajak baik oleh pemberi kerja dan pekerja akan muncul pada slip gaji karyawan. Dengan demikian, pekerja Inggris akan menghadapi dua pungutan yaitu PPh dan pajak layanan kesehatan.

"Hasil penerimaan pajak digunakan untuk mengejar backlog layanan kesehatan di NHS [BPJS Kesehatan Inggris], meningkatkan kapasitas ruang perawatan rumah sakit hingga 9 juta ruang tambahan untuk rawat jalan, pemindaian medis, dan ruang operasi," terang PM Johnson.

Dia menyebutkan proyeksi penerimaan dalam 3 tahun akan mencapai £5,4 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan tambahan dana tersebut untuk reformasi sistem jaminan sosial.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Salah satu kompensasi yang dijanjikan adalah pemerintah akan menanggung 100% biaya perawatan kesehatan untuk warga yang memiliki aset atau harta kurang dari £20.000.

Selain itu, warga dengan aset dengan rentang £20.000 hingga £100.000 akan mendapatkan subsidi pemerintah untuk perawatan kesehatannya. "Semua orang akan berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Masalah backlog kamar perawatan tidak bisa diperbaiki tanpa memberikan uang yang dibutuhkan NHS," papar Johnson.

Sementara itu, Institute for Fiscal Studies mengungkapkan potensi tambahan penerimaan akan lebih besar dari proyeksi pemerintah. Setidaknya kas negara akan bertambah £12 miliar pada tahun pertama penerapan.

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

"Bisa dikatakan pada 2022, kita akan melihat kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun," terang Institute for Fiscal Studies seperti dilansir BBC. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, tarif pajak, pajak kesehatan, kenaikan tarif pajak, pajak dividen, pajak BPJS, PPh, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 09 September 2021 | 13:04 WIB
Upaya Inggris menangani pandemi
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Update Lagi! E-Bupot 21/26 Versi 2.0 Dirilis di DJP Online

Senin, 01 Juli 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama