Cakupan STTR Terlalu Sempit, Negara Berkembang Minta Diperluas

"Negara berkembang merasa cakupan STTR masih terlalu sempit. Service fee seharusnya tercakup dalam ketentuan STTR," ujar Direktur Perjanjian dan Perpajakan Internasional Otoritas Pajak Jamaika, Marlene Nembhard Parker, dikutip Senin (31/1/2022).

Melalui STTR, yurisdiksi sumber mendapatkan hak pemajakan atas intragroup payment yang mengeksploitasi P3B untuk memindahkan laba dari yurisdiksi sumber menuju yurisdiksi bertarif pajak rendah.

Dengan tarif STTR sebesar 9%, hak pemajakan yang diperoleh yurisdiksi sumber nantinya adalah sebesar selisih antara tarif pajak minimum STTR sebesar 9% dan tarif pajak atas penghasilan di negara lain.

Selain masalah cakupan yang tergolong sempit, negara-negara berkembang juga mengkhawatirkan singkatnya waktu yang dimiliki yurisdiksi untuk mengadopsi Pilar 2 dan mengimplementasikan rezim baru tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Business at OECD, mayoritas negara akan menghadapi tantangan dari sisi administratif dan juga dari sisi compliance akibat adanya Pilar 2. "Jika negara maju saja kesulitan, bagaimana dengan negara berkembang?" ujar Parker seperti dilansir Tax Notes International.

Parker mengatakan negara-negara berkembang memerlukan waktu untuk mempelajari setiap klausul pada Pilar 2, menyampaikannya kepada pelaku bisnis, dan juga mengadopsinya ke dalam ketentuan domestik.

Menanggapi hal ini, Senior Program Officer dari South Center Abdul Muheet Chowdhary mengatakan negara-negara berkembang masih memiliki waktu untuk mengubah klausul-klausul yang ada sesuai dengan kepentingan negara berkembang atau bahkan menarik diri dari konsensus.

"Saya ingatkan, apa yang disepakati pada solusi 2 pilar masih belum mengikat. Semua konsensus itu bersifat politis," ujar Chowdhary. (sap)