Catat! Ini 5 Perbedaan Antara Aplikasi e-PHTB & 'e-PHTB Notaris/PPAT'

"Dalam hal tidak terdapat NPWP maka validasi data menggunakan data NIK yang terhubung dengan data sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa Edisi September 2022, dikutip Kamis (29/9/2022).

Ketiga, wajib pajak cukup menggunakan nomor EFIN ketika melakukan registrasi e-PHTB. Sementara itu, untuk aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT, pengguna aplikasi harus melalui proses validasi data BPN dan Ditjen AHU serta validasi persyaratan assessment kewajiban perpajakan.

Keempat, pembayaran pajak melalui aplikasi e-PHTB dibatasi maksimal hanya sebanyak 10 surat setoran pajak (SSP) atau nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) per transaksi. Pada aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT, batasan SSP atau NTPN per transaksi dinaikkan menjadi maksimal 100.

Kelima, terdapat fitur-fitur yang hanya tersedia di e-PHTB Notaris/PPAT. Lewat aplikasi terbaru itu, terdapat fitur permintaan persetujuan bahwa notaris/PPAT telah menerima surat kuasa dari wajib pajak yang melakukan PHTB untuk melakukan permohonan penelitian formal bukti penyetoran PPh final.

Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT juga memiliki fitur pembuatan kode billing dengan menu kalkulator mini. Terdapat pula fitur validasi NTPN dengan parameter NTPN belum pernah dipakai, belum pernah dilakukan pemindahbukuan, dan belum pernah dilakukan validasi PHTB sebelumnya atas NTPN yang dimaksud.

Untuk diketahui, aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT merupakan aplikasi khusus bagi notaris/PPAT untuk mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh final.

Sebelumnya, permohonan penelitian formal hanya dapat dilakukan wajib pajak sendiri melalui aplikasi e-PHTB atau disampaikan secara langsung ke KPP. (sap)