Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Deflasi Harga Pangan, Pemerintah Tetap Antisipasi Dampak El Nino

A+
A-
0
A+
A-
0
Deflasi Harga Pangan, Pemerintah Tetap Antisipasi Dampak El Nino

Pedagang melayani pembeli saat kegiatan pasar murah dalam program Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Purwosari, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (13/7/2023). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tetap mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan akibat El Nino meski komponen harga pangan bergejolak atau volatile food mengalami deflasi sebesar 0,03% pada Juli 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan deflasi komponen volatile food pada Juli 2023 disebabkan oleh berlimpahnya stok. Walau demikian potensi dampak El Nino tetap harus diwaspadai. Pasalnya, curah hujan tercatat mulai berkurang dan hal ini akan berdampak pada produktivitas pertanian.

"Dalam menghadapi dampak El Nino, kebijakan yang dilakukan antara lain optimalisasi penggunaan infrastruktur air dan penguatan lumbung pangan," ujar Febrio, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) melalui tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP dan TPID) akan mengintervensi harga pangan lewat operasi pasar, memfasilitasi ongkos distribusi, dan menjaga kecukupan pasokan beras.

Guna meningkatkan peran serta pemda dalam mengendalikan inflasi, pemerintah pusat menyediakan insentif fiskal atau DID senilai Rp1 triliun bagi pemda-pemda yang mampu menurunkan inflasi di daerahnya masing-masing. Pada 31 Juli 2023, insentif fiskal senilai Rp330 miliar sudah disalurkan ke pemda.

Dengan stimulus dan inovasi kebijakan oleh tiap daerah, pemerintah pusat berharap harga-harga tetap terkendali dan inflasi bisa dijaga di level 3%±1% pada akhir tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Inflasi Terjaga Rendah, Ekonomi RI Masih Stabil

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juli 2023 hanya sebesar 3,08%, lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 3,52%.

Inflasi inti tercatat turun dari 2,58% pada Juni 2023 menjadi 2,43% pada Juli 2023. Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi inti yakni kontrak dan sewa rumah, emas perhiasan, biaya perguruan tinggi, upah ART, dan biaya SD.

Adapun inflasi pada komponen harga diatur pemerintah atau administered prices turun dari 9,21% pada Juni menjadi 8,42% pada Juli 2023. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inflasi, deflasi, harga pangan, bahan pokok, BBM, El Nino, kekeringan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 April 2024 | 17:30 WIB
PRANCIS

Inflasi Bikin Beban PPh Pegawai di Negara-Negara OECD Meningkat

Senin, 29 April 2024 | 09:37 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS: Musim Panen, Harga Beras Turun 2,41 Persen

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama