DJP Ingatkan Content Creator Agar Bayar Pajak Sesuai Penghasilannya

"Kewajiban pajak yang dikenakan didasarkan atas jenis penghasilan atau transaksi apa yang dilakukan oleh influencer tersebut selaku wajib pajak," katanya, Kamis (19/10/2023).

Dwi mengatakan DJP senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap para wajib pajak, termasuk para influencer dan content creator.

Meski demikian, dia menyebut tidak ada strategi pengawasan khusus yang DJP lakukan untuk kelompok wajib pajak influencer dan content creator. Dalam pelaksanaannya, pengawasan kepada wajib pajak influencer dan content creator akan tetap disesuaikan dengan proses bisnis dan karakter profesi tersebut.

"Semua wajib pajak dilakukan pengawasan dengan cara yang sama, namun disesuaikan dengan proses bisnis dan karakter profesi yang bersangkutan," ujarnya.

Dalam melaksanakan pengawasan, DJP biasanya akan mencocokkan informasi yang termuat dalam SPT Tahunan dengan data-data yang sudah dimiliki otoritas. Saat ini, DJP juga telah memiliki compliance risk management (CRM), yang membantu menentukan perlakuan terhadap wajib pajak berbasis risiko.

Guna meningkatkan kualitas data pada CRM, DJP pun memanfaatkan data dari pihak ketiga. Dalam hal ini, DJP telah memperoleh berbagai data dari skema pertukaran data dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). (sap)