Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DJP Surati Kecamatan, Klarifikasi Rendahnya Setoran Pajak Dana Desa

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Surati Kecamatan, Klarifikasi Rendahnya Setoran Pajak Dana Desa

Ilustrasi. 

MANNA, DDTCNews - Salah satu unit vertikal Ditjen Pajak (DJP), yakni KP2KP Manna, mengirimkan surat ke seluruh kecamatan di wilayah Bengkulu Selatan, beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan rendahnya setoran pajak dana desa oleh sejumlah desa di Bengkulu Selatan. Hal ini terlihat dari masih ada sejumlah desa yang setoran pajaknya di bawah rasio wajar.

Petugas KP2KP Manna Ajeng Gustia Prasasti menjelaskan surat yang ditujukan kepada camat tersebut berisik permintaan klarifikasi kepada sejumlah desa yang setoran pajak dana desanya di bawah benchmark sepanjang 2021-2022.

"Berdasarkan data realisasi setoran pajak dana desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat 7 desa dari 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditemukan nilai setoran pajak dana desanya masih nol rupiah," kata Ajeng dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (16/12/2023).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Atas desa-desa tersebut, account representative (AR) pengampu selaku wilayah akan melakukan pengawasan lebih lanjut dan menghubungi bendahara desa terkait.

Merespons surat yang dikirimkan oleh kantor pajak, Camat Kedurang Ilir Hnedri Fahrizal mengatakan segera menghubungi kepala desa yang nama desanya masuk dalam daftar.

"Saya akan imbau untuk segera menyiapkan data pendukung untuk menindaklanjuti setoran pajak dana desa ini yang masih di bawah rasio," kata Hendri.

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Tindak lanjut pengawasan atas setoran pajak dana desa ini sebagai hasil dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak (DJP), Dijen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun pajak 2023.

Sebagai informasi, sebanyak 367 pemda telah menjalin kerja sama dengan DJP dan DJPK untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah.

Kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah mampu meningkatkan transfer ke daerah (TKD) sekaligus pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh pemda yang berpartisipasi.

Baca Juga: Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Melalui kerja sama ini, DJP selaku otoritas pajak pusat bakal menerima data baru untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Bila setoran pajak yang diterima oleh DJP bertambah maka TKD, terutama dana bagi hasil (DBH), yang diterima pemda akan ikut bertambah. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, penerimaan pajak, pajak pusat, pajak daerah, dana desa, Bengkulu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Tarif PPN Naik Jadi 11% sejak April 2022, Begini Evaluasi World Bank

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:30 WIB
KOTA PONTIANAK

Lunas PBB-P2 Kini Jadi Syarat Urus Administrasi di Kota Ini

Sabtu, 29 Juni 2024 | 11:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Integrasi NIK-NPWP Berlaku 2 Hari Lagi, Pihak Lain Diberi Kelonggaran

Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:00 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Pemkot Sediakan 10 Sepeda Listrik untuk Pembayar PBB dan PBJT Restoran

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama