Genjot Anggaran, Menkeu Usul Cukai Tembakau Dikerek
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Jerman berencana menambal kesenjangan multi-miliar euro dalam anggaran federal sekaligus melawan dampak perlambatan ekonomi dunia dengan tarif cukai tembakau yang lebih tinggi.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menginginkan peningkatan tarif cukai tembakau secara bertahap selama 5 tahun mulai 2020. Dia telah membuat proposal pada pekan lalu selama pertemuan tertutup dengan anggota senior pemerintah koalisi Kanselir Angela Merkel.
“Langkah ini bisa membawa pendapatan cukai tambahan hingga EUR4 miliar (Rp64,59 triliun) dari 2020-2024,” demikian menurut laporan Der Spiegel, Selasa (21/5).
Kendati demikian, juru bicara pemerintah menyebutkan peningkatan tarif cukai tembakau yang lebih tinggi bukan merupakan prioritas bagi pemerintah. Namun, partai-partai koalisi akan membahas mengenai kenaikan cukai tersebut jika dianggap benar-benar dibutuhkan.
Pemerintah Jerman telah memangkas prediksi pertumbuhan 2019 dan prediksi penerimaan pajak, meninggalkan pemerintah dengan ruang terbatas untuk langkah-langkah fiskal tambahan dalam menghadapi perlambatan ekonomi terbesar di Eropa.
Kementerian Keuangan Jerman juga telah memprediksi prospek anggaran tidak berjalan dengan baik, sehingga menuntun pemerintah federal menghadapi terjadinya kekurangan anggaran sebanyak EUR10,5 miliar (Rp169,56 triliun) hingga 2023.
Usulan peningkatan tarif cukai tembakau dianggap cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Mengingat, pendapatan cukai tembakau Jerman tembus EUR14 miliar (Rp226,09 triliun) pada tahun lalu. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Bupati: Merokok Harus yang Legal karena Menyumbang Pendapatan Negara
Bea Cukai Kaji 25 Usulan Pembentukan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau
Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan
Bersama Pemda, Bea Cukai Upayakan Dampak DBH CHT Lebih Terukur
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
