Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

A+
A-
0
A+
A-
0
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - Inggris memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberlakuan windfall tax atas sektor minyak dan gas (migas) selama setahun.

Dalam pidato penyampaian Spring Budget 2024, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan windfall tax atau energy profit levy diputuskan berlaku hingga Maret 2029.

"Kami memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku energy profit levy untuk 1 tahun hingga 2029 guna mengumpulkan tambahan penerimaan senilai £1,5 miliar," ujar Hunt dalam pidatonya, dikutip Jumat (8/3/2024).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Menurut Hunt, harga komoditas energi akan terjaga pada level yang tinggi untuk beberapa tahun ke depan akibat perang Ukraina-Rusia. Berkaca pada hal tersebut, energy profit levy perlu dikenakan untuk menangkap potensi dari windfall profit yang diterima sektor migas.

Meski diberlakukan hingga Maret 2029, Hunt mengatakan pihaknya akan menyiapkan regulasi khusus yang menjadi landasan untuk menghentikan pemungutan windfall tax sebelum Maret 2029 bila harga migas turun.

Merespons perpanjangan jangka waktu pemberlakuan windfall tax tersebut, Offshore Energies UK mengungkapkan kebijakan pemerintah Inggris berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

"Industri migas dikenai pajak atas windfall profit yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi," ujar Chief Executive Offshore Energies UK David Whitehouse.

Offshore Energies UK berpandangan harga gas saat ini sudah lebih rendah bila dibandingkan harga sebelum perang di Ukraina. Oleh karena itu, Whitehouse berpandangan windfall tax seyogianya tidak perlu dikenakan.

Whitehouse juga menyoroti perubahan kebijakan fiskal untuk keempat kalinya dalam waktu 2 tahun terakhir. Instabilitas kebijakan ini membuat perusahaan tidak mampu merencanakan investasi untuk mendukung transisi energi. (sap)

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, windfall tax, tarif pajak, pajak migas, migas, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak, Tim Prabowo-Gibran Dalami Rencana Tarif PPN 12%

Senin, 24 Juni 2024 | 18:30 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN di Indonesia, Ini Kata World Bank

Senin, 24 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana PPN 12% Tahun Depan, Tim Prabowo akan Bahas secara Khusus

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama