Ingin Jadi Negara Maju, Indonesia Bersiap Jadi Anggota OECD

"Keanggotaan OECD ini akan mendorong Indonesia melaksanakan program dengan standar-standar negara maju. Oleh karena kita berada dalam proses menjadi negara maju, keanggotaan OECD menjadi penting," ujar Airlangga, dikutip Jumat (21/7/2023).

Airlangga mengatakan peran OECD diperlukan untuk mendukung upaya Indonesia lepas dari middle income trap sebelum 2045 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut Airlangga, Indonesia tidak akan langsung menjadi anggota OECD pada tahun ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, proses untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu sekitar 3 tahun hingga 4 tahun.

"Dari sekjen OECD sudah mengatakan Indonesia pantas [menjadi anggota OECD] karena selama ini telah menjadi key partner. Kemudian keberhasilan Indonesia memimpin G-20 sangat mereka hormati, apalagi saat ini Indonesia juga memimpin KTT Asean. Dengan demikian, leadership Indonesia di Asia sudah sangat diketahui," ujar Airlangga.

Untuk diketahui, pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 menargetkan Indonesia keluar dari middle income trap sebelum 2045. Untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi (high income country), perekonomian Indonesia harus tumbuh rata-rata sebesar 6% hingga 7% untuk 20 tahun ke depan.

Guna mencapai angka pertumbuhan tersebut, produktivitas Indonesia masih perlu ditingkatkan. Saat ini, produktivitas Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya total factor productivity Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pada 2045, PDB Indonesia ditargetkan mencapai US$9,8 triliun dengan GNI per kapita senilai US$30.300. Adapun rata-rata pertumbuhan investasi ditargetkan mencapai 6,8% dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mencapai 28%. (sap)