Ini Realisasi Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif Pajak Lainnya

"Secara umum pemanfaatannya sudah cukup baik," katanya dalam sebuah webinar, dikutip pada Kamis (8/7/2021).

Yon mengatakan berbagai insentif yang diberikan pemerintah meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Dia memerinci pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP senilai Rp1,63 triliun oleh 90.858 pemberi kerja. Kemudian, pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor senilai Rp13,03 triliun oleh 15.989 wajib pajak.

Selanjutnya, pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 mencapai Rp19,31 triliun oleh 69.654 wajib pajak. Pemanfaatan insentif pengembalian pendahuluan PPN senilai Rp2,79 triliun oleh 1.564 wajib pajak.

Yon menyebut pemanfaatan insentif penurunan tarif PPh badan tercatat senilai Rp6,84 triliun oleh semua wajib pajak. Adapun pemanfaatan insentif PPh final DTP senilai Rp380 miliar oleh 129.215 wajib pajak UMKM.

Dari sisi konsumsi, pemanfaatan insentif PPN rumah DTP tercatat senilai Rp160 miliar oleh 4.690 pembeli rumah dari 709 penjual. Adapun pemanfaatan insentif PPnBM DTP tercatat senilai Rp930 miliar oleh 5 penjual atau pabrikan mobil.

Menurut Yon, pemerintah akan terus mengamati pemanfaatan insentif pajak tersebut. Dia berharap pemberian berbagai insentif tersebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Simak pula ‘PMK Perpanjangan Waktu Insentif Pajak Segera Terbit’.

"PR [pekerjaan rumah] DJP atau pajak tidak lagi semata-mata mendukung penerimaan saja tapi juga dituntut untuk memainkan peranan mendorong ekonomi," ujarnya. (kaw)