Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Janji Naikkan Gaji ASN, Prabowo Jamin Tutup Celah Penghindaran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Janji Naikkan Gaji ASN, Prabowo Jamin Tutup Celah Penghindaran Pajak

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan bertema Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045 Bersama 1000 Guru Besar, Rektor, dan Cendekiawan se-Indonesia, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan gaji ASN dan TNI-Polri bila terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilu tahun depan.

Menurut Prabowo, dana untuk meningkatkan gaji ASN dan TNI-Polri, salah satunya, bakal didapat dari peningkatan kepatuhan pajak.

"Yang enggak mau bayar pajak kita kejar supaya bayar pajak, yang nyelundup-nyelundup kita tutup. Kita kurangi penyelundupannya. Kalau bisa, kita hilangkan penyelundupannya," ujar Prabowo dalam Seminar Nasional Kebangsaan Bersama 1000 Guru Besar, Rektor dan Cendekiawan se-Indonesia, dikutip pada Senin (2/10/2023).

Baca Juga: Pencairan Gaji ke-13 Belum 100 Persen, Begini Penjelasan Kemenkeu

Tak hanya ASN dan TNI-Polri, Prabowo juga berjanji untuk meningkatkan gaji kepala desa, perangkat desa, serta bahkan RW dan RT di seluruh wilayah Indonesia.

Selain meningkatkan penerimaan pajak, Indonesia juga masih perlu menutup celah korupsi. "Nanti ada yang bertanya, memangnya ada uangnya? Ada uangnya. Yang bocor-bocor harus kita tutup. Yang maling-maling kita tutup malingnya. Yang mark-up, yang gelembung, kita tutup mark-up-nya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, seluruh upaya ini harus bisa dilakukan kalau Indonesia memang memiliki niat untuk menjadi negara maju. Menurutnya, upaya dimaksud harus dilaksanakan secara serentak oleh semua pihak.

Baca Juga: Presiden Jokowi Revisi Perpres terkait Multilateral Instrument

"Ini adalah totalitas gerakan serentak. Pertanyaannya bukan apakah bisa, tetapi harus bisa kalau kita mau maju sebagai negara. Harus bisa dan saya yakin kita bisa. Beri kepercayaan kepada kita, kita buktikan bahwa kita bisa membawa negara ini menjadi negara maju," kata Prabowo.

Untuk diketahui, Prabowo sebelumnya mengatakan Indonesia perlu meningkatkan pendapatan negara setidaknya menjadi sebesar 20% dari PDB. Lewat langkah ini, Indonesia akan mendapatkan tambahan penerimaan senilai US$80 miliar yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Baca Juga: RPP Disusun, Pengembangan Kompetensi ASN Bakal Berbasis Pemagangan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pemilu, pilpres, capres, Prabowo, penghindaran pajak, gaji ASN, PNS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Juni 2024 | 09:30 WIB
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Utang Jatuh Tempo Pemerintah 2025 Tembus Rp800 Triliun, Naik 85 Persen

Kamis, 06 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Apa Alasan Bappenas Usul Defisit APBN 2025 Turun Jadi 1,5-1,8% PDB?

Selasa, 04 Juni 2024 | 16:46 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Selasa, 04 Juni 2024 | 13:45 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama