Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas

"Kita selama ini sudah melakukan banyak sekali reform untuk kepentingan memperkuat perekonomian Indonesia sendiri, namun ternyata itu juga sesuai dengan persyaratan atau keanggotaan OECD sendiri sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol," katanya, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan pertemuan Jokowi dan Cormann memang turut membahas rencana keanggotaan Indonesia pada OECD. Menurutnya, kerja sama antara Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama seperti dalam bentuk survei ekonomi atau Indonesia menggunakan benchmark kebijakan dari anggota OECD yang lain.

Dia menyebut ada banyak bidang reformasi Indonesia yang konsisten dengan kebutuhan kerangka kebijakan OECD. Indonesia pun turut melakukan kajian atas laporan OECD antara lain mengenai kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, perpajakan, pergerakan modal, antikorupsi, dan lingkungan.

Dalam pertemuan kali ini, Jokowi juga menyampaikan harapannya agar proses keanggotaan Indonesia pada OECD dapat berjalan cepat. Keanggotaan Indonesia pada organisasi ini dinilai akan memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia telah memiliki hubungan yang baik dengan OECD. Indonesia telah menjadi key partner dari OECD sejak 2007 serta ikut terlibat pada program yang dilaksanakan. Selain itu, OECD telah memiliki kantor di Indonesia sejak 2015.

"Kerja sama kita dengan OECD bukan hal yang baru saja akan dimulai, tetapi sudah dilakukan cukup lama," ujarnya.

Retno menjelaskan bakal bertemu dengan OECD untuk menindaklanjuti surat pernyataan yang disampaikan Indonesia pada September 2023. Apabila prosesnya lancar dan mendapatkan political agreement, proses teknisnya akan segera dimulai.

Di sisi lain, dukungan agar Indonesia bergabung dengan OECD juga ramai disampaikan negara-negara anggota OECD lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menerima surat dukungan ini dari para menlu negara anggota OECD. (sap)