Keputusan Baru, Bea Cukai Segera Mulai Uji Coba Tahap II Sistem Ini

“Untuk lebih meningkatkan kesiapan sistem CEISA 4.0, kesiapan pengguna aplikasi, dan kesiapan pengguna jasa, perlu adanya uji coba (piloting) tahap dua sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis," bunyi salah satu pertimbangan KEP-171/BC/2023, dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Sesuai dengan KEP-171/BC/2023, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC telah melakukan pengembangan sistem CEISA 4.0 berupa penambahan fitur potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis.

Sistem tersebut dikembangkan untuk memberikan peningkatan kemudahan serta kecepatan layanan dalam proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Sistem ini juga membantu pengguna jasa dan pejabat/petugas Bea Cukai dalam melakukan pelayanan.

Dirjen bea dan cukai telah menunjuk dan menetapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali untuk melaksanakan piloting tahap II sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis.

Selain itu, dirjen bea dan cukai juga menunjuk dan menetapkan perusahaan penerima fasilitas penanaman modal dan perusahaan penyedia tenaga listrik untuk melaksanakan piloting tahap II. Pada lampiran, terdaftar 63 perusahaan yang melaksanakan piloting sistem di KPPBC Tanjung Perak dan 10 perusahaan di KPPBC Morowali.

Pelaksanaan piloting tahap II dilaksanakan untuk 2 jenis fasilitas pembebasan bea masuk. Pertama, fasilitas berdasarkan PMK 176/2009 s.t.d.t.d PMK 188/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.

Kedua, fasilitas berdasarkan PMK 66/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Direktur fasilitas kepabeanan dan direktur informasi kepabeanan dan cukai akan mengkoordinasikan pelaksanaan piloting tahap II sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis tersebut.

Jika ada kendala yang mengakibatkan sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan tidak dapat beroperasi atau terjadi kondisi yang menyebabkan aplikasi tidak berfungsi secara normal, layanan potong kuota dapat dilakukan secara manual terintegrasi atau secara manual.

Pelaksanaan penerapan secara penuh (mandatory) sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan akan ditetapkan lebih lanjut. "Keputusan direktur jenderal ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," bunyi diktum ketujuh KEP-171/BC/2023. (kaw)