Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kesepakatan Pajak Minimum G7 Pengaruhi Kebijakan Domestik Negara Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Kesepakatan Pajak Minimum G7 Pengaruhi Kebijakan Domestik Negara Ini

Suasana salah satu jalan di Nikosia, Siprus. Pemerintah Siprus menyebutkan kesepakatan negara G7 perihal pajak perusahaan minimum global ikut memengaruhi kebijakan ekonomi domestik. (Foto: globalcitizensolutions.com)

NIKOSIA, DDTCNews - Pemerintah Siprus menyebutkan kesepakatan negara G7 perihal pajak perusahaan minimum global ikut memengaruhi kebijakan ekonomi domestik.

Menkeu Siprus Constantinos Petrides mengatakan keputusan G7 tentang pajak minimum bagi perusahaan multinasional secara tidak langsung memengaruhi kebijakan domestik. Pasalnya, tarif PPh badan yang berlaku ditetapkan sebesar 12,5%.

"Keputusan G7 memang merupakan terobosan yang bagaimanapun tampaknya secara tidak langsung memengaruhi Siprus," katanya dikutip pada Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Negara Ini Perpanjang Insentif PPN 0 Persen

Menkeu Petrides menegaskan posisi Siprus bukan sebagai negara suaka pajak. Meskipun akan ikut terdampak kesepakatan G7, dia menuturkan tarif pajak efektif bagi perusahaan yang terdaftar di Siprus sudah lebih dari 15% atau lebih tinggi dari tarif normal.

Dengan demikian, dia menilai Siprus sebagai yurisdiksi suaka pajak. Dia menyatakan ekonomi domestik merupakan pasar terbuka dan kompetitif bagi semua pelaku ekonomi.

Menurutnya, kepentingan negara ekonomi kecil yang bergantung pada kebijakan pajak dalam menarik investasi perlu dipertimbangkan dalam forum internasional.N

Baca Juga: Tekan Defisit Anggaran, Negara Ini Bakal Adopsi Pajak Minimum Global

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, kepentingan ekonomi Siprus perlu dilindungi dan dipertimbangkan saat Uni Eropa mengadopsi resolusi internasional.

"Pada saat yang sama pemerintah akan menjaga kepentingannya dan keberlanjutan ekonomi. Kepentingan negara kecil harus diakui dan dipertimbangkan," ungkapnya seperti dilansir ekathimerini.com.

Petrides menambahkan kebijakan pajak kompetitif yang diadopsi Siprus merupakan kedaulatan domestik. Bagi negara seperti Siprus, kebijakan pajak adalah persoalan kompetensi perekonomian dalam menarik kegiatan usaha. (Bsi)

Baca Juga: Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : siprus, pajak minimum, kesepakatan G7

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Desember 2023 | 12:10 WIB
DDTC BREAKFAST TALK

Berbagai Tantangan yang Bakal Timbul dari Implementasi 2 Pilar OECD

Selasa, 05 Desember 2023 | 10:45 WIB
DDTC BREAKFAST TALK

Perusahaan Multinasional Perlu Antisipasi Penerapan Solusi 2 Pilar

Senin, 04 Desember 2023 | 12:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Ini Kenakan PPN Nol Persen untuk Daging dan Sayuran

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan