Lockdown Kembali Diterapkan, Ketentuan Pajak untuk WNA Dilonggarkan

"BIR menganggap ini sebagai force majeure, asalkan dia harus meninggalkan Filipina sesegera mungkin setelah lockdown dicabut," katanya, dikutip pada Jumat (21/8/2020).

Caesar merilis peraturan tersebut pada 17 Agustus 2020. Menurutnya, kebijakan itu harus dilakukan karena langkah-langkah penanganan pandemi terus berjalan. Berbagai langkah itu dibarengi dengan penerapan lockdown wilayah.

Melalui surat edarannya, Caesar menulis seseorang yang dilarang meninggalkan Filipina sebagai akibat dari pembatasan perjalanan tidak akan dianggap hadir di Filipina selama periode setelah tanggal kepulangannya dijadwalkan.

Dia mengatakan BIR memilih tidak menjalankan ketentuan perjanjian pajak lintas negara secara secara ketat untuk mengurangi potensi beban pajak para WNA.

Padahal, di bawah perjanjian pajak Filipina dengan negara lain, masing-masing negara memiliki hak eksklusif untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak di dalam negeri, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara bagian lain yang mengadakan kontrak.

Jika pekerjaan dilakukan di negara tersebut, pendapatan pekerjaan tidak akan dikenakan pajak lokal saat pekerja WNA tidak berada di Filipina selama lebih dari 183 hari (lebih dari 120 hari untuk penduduk Polandia dan setidaknya 90 hari untuk penduduk Amerika Serikat) secara agregat dalam tahun pendapatan, tahun fiskal, tahun kalender, atau periode 12 bulan apa pun.

Mereka juga tidak dikenakan pajak Filipina jika upah mereka dibayarkan oleh pemberi kerja yang bukan penduduk Filipina dan jika gajinya tidak dapat dikurangkan dari keuntungan suatu bentuk usaha permanen yang dimiliki oleh pemberi kerja asing di Filipina.

Sementara itu, surat edaran tersebut juga mengklarifikasi aturan tentang pendirian permanen perusahaan asing yang tidak disengaja sebagai akibat dari perpanjangan masa tinggal pekerja mereka di Filipina.

"Dalam semua kasus saat pembatasan yang diberlakukan karena Covid-19 memengaruhi penerapan Undang-undang Perpajakan Filipina dan perjanjian pajak, wajib pajak harus menyimpan catatan yang menguraikan keadaan itu untuk kemudian diserahkan kepada BIR sebagai pendukung aplikasi pengajuan keringanan pajak berganda," bunyi surat edaran itu, dilansir Philstar Global.

Menurut BIR, wajib pajak pribadi maupun perusahaan diharuskan menyerahkan dokumen yang relevan untuk membuktikan kehadiran yang diperpanjang di Filipina tersebut disebabkan oleh pembatasan perjalanan terkait virus Corona. (kaw)