Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Malaysia Berencana Pangkas Tarif Windfall Tax Minyak Kelapa Sawit

A+
A-
1
A+
A-
1
Malaysia Berencana Pangkas Tarif Windfall Tax Minyak Kelapa Sawit

Ilustrasi. Petani memanen buah sawit di kebunnya di Desa Tibo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (10/9/2023). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia telah mengusulkan penurunan tarif windfall tax pada industri kelapa sawit di beberapa negara bagian.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perkebunan dan Komoditas Datuk Seri Fadillah Yusof mengatakan penurunan tarif windfall tax akan mendukung pengusaha mengembangkan industri kelapa sawit. Menurutnya, tarif windfall tax diusulkan turun dari 3% menjadi 1,5% pada APBN 2024.

"Mereka [pengusaha] tidak keberatan dengan windfall tax, tetapi mereka ingin melihat bagaimana pungutan tersebut dapat memberikan manfaat bagi industri, termasuk dalam hal insentif dan program seperti peremajaan kelapa sawit," katanya, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Asosiasi Minyak Sawit Malaysia telah mendesak pemerintah menyesuaikan mengatur ulang kebijakan windfall tax. Salah satu usulannya yakni menaikkan batas harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam kebijakan windfall tax dari RM3.000 menjadi RM3.500 per ton untuk Semenanjung Malaysia, serta dari RM3.500 menjadi RM4.000 per ton untuk Sabah dan Sarawak.

Asosiasi juga menyerukan insentif pajak untuk mendukung peremajaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Peremajaan tanaman kelapa sawit dinilai akan meningkatkan produktivitas di sektor kelapa sawit sekaligus mendukung rantai pasokan dan mempertahankan daya saing.

Fadillah memandang pemerintah memiliki komitmen besar untuk mendukung perkebunan dan industri kelapa sawit di Malaysia. Pemerintah juga menggencarkan program biodiesel agar permintaan kelapa sawit terus terjaga dalam jangka panjang.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Menurutnya, industri biodiesel kelapa sawit menjadi bagian integral dari industri minyak kelapa sawit. Dengan permintaan yang tinggi dari industri biodiesel, diharapkan harga kelapa sawit akan terus tinggi sehingga menguntungkan para petani.

"Sebagai contoh saat penerapan B-10 di sektor transportasi dimulai dan diarahkan untuk mencapai B-20 secara nasional, konsumsi CPO diperkirakan meningkatkan hingga lebih dari 1 juta ton per tahun," ujarnya dilansir malaymail.com. (sap)

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, windfall tax, tarif pajak, kelapa sawit, CPO, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak, Tim Prabowo-Gibran Dalami Rencana Tarif PPN 12%

Senin, 24 Juni 2024 | 18:30 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN di Indonesia, Ini Kata World Bank

Senin, 24 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana PPN 12% Tahun Depan, Tim Prabowo akan Bahas secara Khusus

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama