Meninjau Tarif Pajak Berbasis Kekayaan di Eropa

Tak pelak, hal ini memunculkan gagasan di berbagai yurisdiksi untuk mengenakan pajak kekayaan demi membantu menangani dampak ekonomi di masa pandemi. Pajak kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan terhadap suatu kekayaan.

IMF (2013) membagi pendekatan dalam menentukan objek pajak kekayaan yang dilihat berdasarkan kepemilikan aset (asset base), transfer aset (asset transfer), serta kenaikan nilai suatu aset (capital gains).

Setidaknya terdapat tiga jenis objek pajak kekayaan. Pertama, pajak kekayaan bersih (net wealth tax) merupakan pajak yang dikenakan terhadap nilai bersih aset (net value asset) yang dimiliki seseorang secara berulang.

Kedua, pajak warisan (inheritance tax) di Eropa hanya dikenakan atas nilai aset yang telah berpindah tangan dan dibayar sendiri oleh ahli waris yang sah. Ketiga, pajak hibah (gift tax) yang dikenakan ketika aset berpindah tangan oleh individu yang masih hidup.

Apabila dicermati, pajak kekayaan bersih memiliki pendekatan asset base, sedangkan pajak warisan dan hadiah memiliki pendekatan asset transfer. Lantas, berapakah tarif atas pajak-pajak di negara-negara Eropa?

Tabel Tarif Pajak Kekayaan Bersih, Warisan, dan Hibah di Negara-Negara Eropa Tahun 2019
Catatan: *apabila melewati batas minimum, **angka yang tertera merupakan pajak warisan untuk bangunan, pajak hadiah sesuai dengan tarif PPh, ***bea meterai, **** tarif pajak tergantung wilayah
Sumber: Tax Foundation, “Estate, Inheritance, and Gift Taxes in Europe”.

Berdasarkan tabel di atas, negara-negara seperti Spanyol, Belgia, dan Prancis memiliki batas atas tertinggi atas jenis-jenis pajak yang dikategorikan pajak kekayaan tersebut, yakni masing-masing mencapai 81,6%, 80%, dan 60%.

Besaran tarif ini tentunya mengacu pada batasan nilai aset serta hubungan pewaris dengan ahli waris, yakni semakin besar nilai aset yang dapat dipajaki atau semakin jauh hubungan keluarga maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan.

Sementara itu, batas terendah di antara negara-negara tersebut antara lain Islandia, Lituania, dan Italia yang masing-masing hanya mencapai 10%, 10%, dan 8%. Menariknya, Italia tidak menerapkan batasan atas aset yang dapat dikecualikan dari pajak kekayaan tersebut apabila ahli waris bukan merupakan keluarga inti dari sang pewaris.

Pengenaan pajak berbasis kekayaan merupakan salah satu potensi sumber penerimaan negara, khususnya di masa pandemi. Meski begitu, perlu ada sosialisasi terlebih dahulu kebijakan tersebut dengan langkah-langkah yang komunikatif.

Kebijakan tersebut juga perlu dikaji lebih dalam mengingat pajak kekayaan memicu perpindahan puluhan ribu HNWI di Prancis, termasuk dari aspek efektivitas pajak kekayaan dalam memenuhi tujuan redistributif penghasilan (OECD, 2018).*