Omzet dan PPh Final UMKM yang Sudah Dibayar Harus Masuk di SPT Tahunan

"Peredaran bruto ... merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis," bunyi Pasal 6 ayat (2) PMK 164/2023, dikutip Rabu (27/3/2024).

Tak hanya dilaporkan dalam Lampiran III Bagian A SPT Tahunan 1770, peredaran bruto dan PPh final UMKM yang telah dibayar juga harus dilampirkan dalam SPT Tahunan dalam bentuk laporan perincian peredaran bruto sesuai dengan format yang tertera pada PMK 164/2023.

"Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan PPh yang bersifat final sebagai lampiran SPT Tahunan PPh," bunyi Pasal 9 ayat (1) PMK 164/2023.

Dalam lampiran tersebut, wajib pajak UMKM perlu memerinci peredaran bruto dari kegiatan usaha pada setiap bulannya, peredaran bruto kena pajak, PPh final terutang, PPh final yang sudah disetor sendiri, dan PPh final yang dipotong oleh pihak lain.

Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, peredaran bruto kena pajak dihitung dengan mempertimbangkan fasilitas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta per tahun sebagaimana diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Wajib pajak UMKM yang tidak melampirkan laporan peredaran bruto dan PPh final dalam SPT Tahunan bakal dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Keterlambatan pelaporan akan dikenai sanksi denda senilai Rp100.000. (sap)