Pajak Minimum Global Berlaku, Korporasi Multinasional Wajib Lapor GIR

"GIR memuat informasi yang komprehensif mengenai penghitungan pajak oleh perusahaan multinasional dalam rangka menentukan top-up tax yang harus dibayar," tuturnya dalam webinar tersebut, Rabu (28/2/2024).

Merujuk pada panduan yang diterbitkan oleh OECD, GIR harus dilaporkan oleh setiap constituent entity kepada setiap otoritas pajak yang mengadopsi GloBE. Skema pelaporan GIR ini dinamakan local filing.

Apabila ultimate parent entity (UPE) atau designated filing entity dari grup perusahaan multinasional berlokasi di yurisdiksi yang sudah memiliki qualifying competent authority agreement (QCAA), GIR cukup dilaporkan oleh UPE atau designated filing entity kepada otoritas pajak dari yurisdiksi tersebut. Adapun skema tersebut dinamakan central filing.

"Dengan kata lain, kewajiban melaporkan GIR kepada setiap otoritas pajak dihapuskan jika UPE atau designated filing entity melaporkan GIR kepada otoritas pajak tempat UPE atau designated filing entity berlokasi dan yurisdiksi tersebut sudah memiliki QCAA," ujar Yurike.

Nanti, data dan informasi dalam GIR yang dilaporkan oleh UPE atau designated filing entity kepada otoritas pajak yang sudah memiliki QCAA akan dipertukarkan dengan otoritas pajak pada yurisdiksi-yurisdiksi lainnya.

GIR dilaporkan oleh grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam Pilar 2 paling lambat 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Khusus untuk tahun pajak pertama, GIR dapat dilaporkan 18 bulan setelah akhir tahun pajak. Dengan demikian, GIR tahun pajak 2024 wajib dilaporkan kepada otoritas pajak paling lambat pada Juni 2026.

Merujuk pada format GIR yang dirilis oleh OECD, tercatat kurang lebih ada 232 data points yang harus disiapkan dan dilaporkan ke dalam GIR.

Guna menyederhanakan penyusunan dan pelaporan GIR untuk tahun pajak 2024 - 2028, Inclusive Framework telah mengembangkan transitional simplified jurisdictional reporting framework. Namun, penyederhanaan tersebut tidak berlaku pada semua yurisdiksi.

"Transitional simplified jurisdictional reporting framework tidak berlaku pada yurisdiksi tempat beban top-up tax timbul dan terdapat lebih dari 1 constituent entity," tutur Yurike.

Terkait dengan implementasi Pilar 2 di Indonesia, Yurike menjelaskan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi income inclusion rule (IIR) dan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) dalam ketentuan domestik.

Komitmen untuk mengadopsi Pilar 2 telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Sebagai informasi, perusahaan multinasional dengan omzet tahunan sebesar €750 juta per tahun harus membayar pajak dengan tarif efektif sebesar 15% di manapun mereka beroperasi seiring dengan berlakunya Pilar 2.

Jika tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, yurisdiksi tempat UPE berlokasi berhak mengenakan top-up tax atas laba yang kurang dipajaki. Pengenaan top-up tax oleh yurisdiksi tempat UPE berlokasi dilakukan berdasarkan IIR.

Namun, yurisdiksi sumber berhak untuk terlebih dahulu mengenakan top-up tax bila yurisdiksi sumber tersebut menerapkan QDMTT. Jika QDMTT diterapkan oleh yurisdiksi sumber, yurisdiksi tempat UPE berlokasi kehilangan hak untuk mengenakan top-up tax lewat IIR. (rig)