Pembuat Akta Tanah Keluhkan Soal Pelayanan BPHTB, Ada Apa?

"Ini keluhan para PPAT terkait dengan pengurusan pembayaran BPHTB. Mereka mau membayar pajak, mengapa harus dipersulit. Oleh karena itu, saya minta evaluasi agar dapat lebih mudah dan cepat," katanya dikutip Rabu (25/11/2020).

Wardoyo mengungkapkan salah satu keluhan PPAT terkait dengan proses pembayaran BPHTB adalah proses administrasi yang lama. Menurutnya, pengurusan BPHTB di Sukoharjo bisa memakan waktu sampai dengan 1 bulan.

Di sisi lain, lanjutnya, perangkat hukum untuk pelayanan pajak daerah tidak sedikit karena sudah ada parameter penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) yang mengacu kepada UU No. 29/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Oleh karena itu, saya minta pelayanan pajak daerah ditingkatkan dengan melakukan berbagai inovasi untuk mencapai target PAD," tutur Wardoyo.

Bukan tanpa sebab pelayanan pajak perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan BPHTB merupakan salah satu sumber setoran yang mendongkrak pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, inovasi pelayanan perlu dilakukan untuk tidak mengganggu setoran pajak ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) R.M. Suseno mengatakan keluhan PPAT mengenai proses pembayaran BPHTB disebabkan adanya migrasi sarana pembayaran dari sistem manual ke sistem digital.

Menurutnya, BKD masih melakukan penyesuaian dari aspek SDM dan infrastruktur untuk menunjang pelayanan berbasis elektronik tersebut. Alhasil, kondisi itu menyebabkan PPAT menghadapi kendala dalam membayar pajak BPHTB.

"Karena sistem masih baru maka perlu adanya penyesuaian SDM dan sarana prasarana peralatan komputer dan jaringan internet. Kami akan berkoordinasi dengan PPAT terkait dengan pembayaran BPHTB," ujarnya seperti dilansir solopos.com. (rig)