Pemerintah Beberkan Arah Kebijakan Pajak di 2024, Masih Ada Insentif?

"Pajak juga memberikan seperangkat insentif fiskal yang dimaksudkan untuk mendukung investasi dan hilirisasi," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Suahasil mengatakan insentif pajak yang diberikan untuk investasi dan hilirisasi di antaranya dalam bentuk tax holiday dan tax allowance.

Menurutnya, insentif pajak juga diberikan untuk mendukung transisi ekonomi hijau, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Insentif tersebut antara lain tax holiday dan tax allowance, serta supertax deduction untuk kegiatan kegiatan litbangnya.

Dari sisi konsumen, pembelian kendaraan listrik akan dikenakan pajak pembelian atas barang mewah (PPnBM) dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0%.

Tidak hanya itu, lanjutnya, insentif pajak juga diberikan untuk mendukung UMKM. Sebagaimana diatur dalam PP 23/2018, tarif pajak UMKM telah turun dari semula 1% menjadi hanya 0,5% atas omzet.

Wajib pajak dapat menikmati tarif PPh final 0,5% jika omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, PP 55/2022 menyatakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak.

Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Selain itu, Suahasil menyebut insentif pajak juga diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Insentif yang cocok untuk tujuan ini misalnya supertax deduction untuk kegiatan pelatihan dan vokasi hingga 200% berdasarkan PP 45/2019 dan PMK 128/2019.

Pada RAPBN 2024, penerimaan pajak diusulkan senilai Rp1.986,8 triliun. Angka ini tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan pajak pada 2023. (sap)