Penetrasi Internet Luas, Pelindungan Konsumen Fintech Perlu Diperketat

"Teknologi baru perlu dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech. Tujuannya membangun sistem keuangan yang inklusif dan menguntungkan semua orang," kata Jerry dalam Asean Business Advisory Council (BAC) Fintech Roundtable Luncheon, dikutip pada Jumat (8/9/2023).

Menurut wamendag, pemerintah perlu cermat menyeimbangkan inovasi dan regulasi pelindungan konsumen. Kerangka peraturannya perlu disusun untuk memastikan fintech adalah inovasi yang aman dan terjamin bagi semua pengguna.

Dalam forum tersebut, Jerry mengajak negara-negara Asean untuk mendukung pengembangan ekosistem fintech. Masing-masing negara juga diingatkan untuk menyusun regulasi yang menjamin keamanan bagi konsumen sekaligus stabilitas usaha bagi perusahaan fintech.

"Bisa menghambat inovasi jika terlalu dibatasi. Itulah pentingnya mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen," kata Jerry.

Tak cuma itu, kerangka peraturan yang mendukung inovasi fintceh dinilai bisa mempromosikan inklusivitas Asean. Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara regulator, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan tradisional.

Di samping Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki peran pengelolaan dan pengawasan atas fintech, Kemendag juga punya perannya tersendiri. Peran utama Kemendag di bidang fintech adalah pengelolaan transaksi aset kripto.

Ketentuan mengenai perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Mendag 99/2018, Peraturan Bappebti 1/2022, dan Peraturan Bappebti 4/2023.

Data Bappebti menunjukkan nilai transaksi aset kripto mencapai Rp75,81 triliun dari 17,67 juta pengguna pada Juli 2023.

"Kemendag perlu mengambil peran mengingat terjadinya transaksi yang nilainya luar biasa itu," kata Jerry.

Kemendag mencatat adopsi ponsel pintar (smartphone) di Asia Tenggara pada 2022 sudah mencapai 84%. Sementara di Indonesia, Malaysia, dan Singapura penetrasi smartphone sudah tembus 90%. (sap)