Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Periksa Kepatuhan WP, Otoritas Mulai Buka Data Pembelian Mobil

A+
A-
3
A+
A-
3
Periksa Kepatuhan WP, Otoritas Mulai Buka Data Pembelian Mobil

Ilustrasi. (DDTCNews)

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia mengumumkan akan mulai mengakses data pembelian dan pendaftaran kendaraan bermotor dari semua negara bagian untuk mencegah warga mengemplang pajak.

Kantor Perpajakan Australia (Australian Taxation Office/ATO) menyatakan data pembelian mobil tersebut akan dicocokkan dengan penghasilan dan pajak yang dibayarkan wajib pajak. Otoritas akan mengakses data penjualan mobil hingga 2022.

"ATO akan memperoleh data pendaftaran kendaraan bermotor dari otoritas pendaftaran kendaraan bermotor negara bagian untuk periode 2019-2020 hingga 2021-2022," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Jumat (29/1/2021).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

ATO menyatakan akan menampung sejumlah data dari setiap penjualan dan pendaftaran mobil tersebut. Misal, nama, alamat, nomor identitas usaha untuk kendaraan milik perusahaan, harga jual kendaraan, alamat garasi kendaraan, serta merek dan model kendaraan.

Otoritas memperkirakan bisa memperoleh catatan pendaftaran sekitar 1,5 juta kendaraan setiap tahun dari kebijakan baru tersebut. Nanti, otoritas akan memeriksa ulang data pendaftaran mobil dengan data yang tersimpan di sistem internalnya guna melihat status perpajakan wajib pajak.

Manajer Senior Kebijakan Pajak di CPA Australia Elinor Kasapidis menilai kebijakan itu sebagai upaya ATO menjaring potensi penerimaan pajak yang lebih besar. Dia memahami kekhawatiran ATO terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan kepemilikan mobilnya dengan benar.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Apalagi, saat ini pemerintah juga membuat kebijakan yang mempermudah skema penghapusan kepemilikan aset. Nilai aset mobil yang bisa dihapus untuk tahun anggaran 2019/2020 adalah AU$57.581 atau setara dengan Rp616,11 juta.

"Pembelian mobil dapat memiliki berbagai implikasi pajak, termasuk pajak barang dan jasa, pajak tunjangan, pajak mobil mewah, skema bahan bakar, dan pajak penghasilan," ujarnya seperti dilansir caradvice.com.au. (rig)

Baca Juga: Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : australia, kepatuhan pajak, data pembelian mobil, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Kamis, 27 Juni 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Tidak Bikin Status WP yang Non-Aktif Jadi Aktif

Kamis, 27 Juni 2024 | 17:13 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma NIK-NPWP, NITKU Juga Mulai Digunakan Bulan Depan

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pihak Lain Boleh Tidak Terapkan NIK sebagai NPWP Hingga Akhir 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama