Perpres Percepatan Industri Gim Dirilis, Insentif Pajak Diberikan

"Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan industri gim nasional, perlu pengaturan percepatan pengembangan industri gim nasional," bunyi salah satu pertimbangan Perpres 19/2024, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Pasal 2 Perpres 19/2024 menjelaskan bahwa percepatan pengembangan industri gim nasional akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemda untuk menetapkan kebijakan sektoral. Beleid ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sesuai dengan kewenangannya, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui perpres, dibentuk pula tim percepatan pengembangan industri gim nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga. Nantinya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan industri gim nasional akan dilakukan oleh ketua pengarah sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan secara berkala 1 kali dalam 6 bulan. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala 1 kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Soal pendanaan dalam pelaksanaan percepatan pengembangan industri gim nasional, akan bersumber dari APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang tertuang dalam lampiran perpres, dijelaskan perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan gim untuk aksesibilitas. Hal ini membuat perkembangan industri gim makin meningkat, baik di tingkat global maupun dalam negeri, bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IBISWorld pada 2O2O, perkembangan pengeluaran untuk gim melalui telepon seluler, konsol, dan komputer pribadi mencapai US$205 miliar pada 2020. Angka ini diproyeksi tumbuh menjadi US$246 miliar pada 2025.

Meski demikian, pengembangan industri gim nasional masih dihadapkan pada berbagai persoalan mulai dari ketersediaan SDM, belum adanya akses pendanaan, hingga belum adanya kebijakan fasilitas pajak bagi pengembang dan penerbit gim.

"Dibutuhkan kebijakan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk mendukung percepatan pengembangan industri gim nasional, khususnya tax holiday untuk menarik investasi dan/atau usaha penerbitan gim nasional," bunyi lampiran Perpres 19/2024. (sap)