PMK Baru! Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Antidumping Produk Baja China

"Sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri," bunyi penggalan pertimbangan pada PMK 15/2022, dikutip Rabu (9/3/2022).

Pasal 1 PMK 15/2022 menyebut bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk baja HRC Alloy dari China yang termasuk dalam pos tarif ex. 7225.30.90. Bea masuk antidumping itu berlaku pada produk dengan kandungan Boron (B) 0,0008%-0,003%; atau memiliki kandungan Boron (B) 0,0008%-0,003% dan Titanium (Ti) s 0,025%.

Kemudian, Pasal 2 beleid itu memerinci daftar perusahaan eksportir dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan bea masuk antidumping dengan besaran tarif yang bervariasi. Besaran bea masuk antidumping tersebut diatur sebesar 4,2% hingga 50,2%.

Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation) yang telah dikenakan, atau tambahan atas bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional.

Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas impor dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation).

Besaran bea masuk antidumping berlaku sepenuhnya terhadap barang impor baja HRC Alloy yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor baja HRC Alloy asal China berlaku selama 5 tahun terhitung sejak berlakunya PMK 15/2022 ini.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [22 Februari 2022]," bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK 15/2022.

Sebelumnya, KADI memulai penyelidikan antidumping atas barang impor baja HRC Alloy asal China pada 3 Maret 2020. Penyelidikan itu dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mewakili industri barang sejenis di dalam negeri.

Periode penyelidikannya adalah 1 Juli 2016-Juni 2019, dengan total impor baja HRC Alloy Indonesia pada periode tersebut mencapai 1,53 juta ton. Sebagian besar impor tersebut besar berasal dari China, yakni sebanyak 1,14 juta ton atau 74,7% dari total impor. (sap)