PPLN Taipei Lalai Kirim Surat Suara Lebih Awal, KPU Berikan Peringatan

"KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN, termasuk Taipei," katanya, dikutip pada Rabu (27/12/2023).

Hasyim mengatakan KPU telah menyampaikan 3 peringatan kepada seluruh PPLN. Pertama, PPLN diminta memperhatikan dan memedomani ketentuan yang peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu, seperti UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 25/2023.

Kedua, PPLN diminta segera melapor kepada KPU apabila menemukan situasi lokal yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan pemilu 2024. Alasannya, penanggung jawab akhir dan pengendali kegiatan pemilu adalah KPU.

Menurutnya, tindakan yang diambil untuk merespons situasi tersebut harus atas sepengetahuan KPU serta tidak boleh dilakukan secara sepihak.

Ketiga, PPLN diminta bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, PPLN dalam menjalankan tugasnya harus secara tanggung jawab dan hal-hal yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas persoalan yang terjadi di Taipei, KPU juga bakal menjatuhkan sanksi administratif.

"Yang kami utamakan adalah strategi mitigasi," ujarnya.

Sebelumnya, beredar video pemilih di Taipei telah menerima surat suara pemilu capres-cawapres dan DPR RI dapil DKI Jakarta II melalui pos, lebih cepat dari jadwal. KPU pun telah menerima klarifikasi dari PPLN Taipei mengenai kasus tersebut.

Hasyim menjelaskan ada 3 metode pemilu di luar negeri, yaitu memberikan suara melalui tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), memberikan suara menggunakan kotak suara keliling, serta memberikan suara melalui pos.

Pada pemilu di luar negeri, Peraturan KPU nomor 25/2023 mengatur pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan melalui pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Di PPLN Taipei, pengiriman surat suara dilaksanakan pada 2 hingga 11 Januari 2024.

Setelahnya, pengiriman kembali surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih kepada PPLN dilakukan sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan sebelum surat suara metode pos dihitung pada 15 Februari 2024.

Dengan kejadian ini, rapat pleno KPU menilai PPLN Taipei lalai karena mengirimkan 175.145 lembar surat suara lebih awal dari yang ditetapkan. Atas surat suara tersebut, kini telah dianggap rusak. KPU akan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut. (sap)