Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Puluhan Asosiasi Bentuk Koalisi Tolak Rencana Kenaikan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Puluhan Asosiasi Bentuk Koalisi Tolak Rencana Kenaikan Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/FOC/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Lebih dari 28 asosiasi usaha dari berbagai sektor di Amerika Serikat (AS) menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan tarif pajak yang diusung Presiden Joe Biden.

Asosiasi usaha yang tergabung dalam koalisi America's Job Creators for a Strong Recovery menyatakan rencana kenaikan tarif pajak korporasi dan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang diusung Biden bakal menghambat pemulihan.

"Setiap kami berbalik, selalu saja ada usulan pajak baru yang akan dikenakan terhadap bisnis AS," ujar Presiden National Association of Wholesaler-Distributors Eric Hoplin yang juga memimpin koalisi pengusaha tersebut, dikutip pada Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

America's Job Creators for a Strong Recovery menyatakan kenaikan tarif pajak akan menghambat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut para pengusaha, pemulihan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan rencana pembangunan infrastruktur yang diusung Biden.

Secara gamblang, koalisi ini akan menjalankan kampanye besar-besaran melalui media massa dan grassroot guna mencegah kenaikan tarif pajak.

Kampanye penolakan kenaikan tarif pajak rencananya akan difokuskan pada negara bagian daerah pemilihan anggota Partai Demokrat yang saat ini masih belum menyetujui rencana kebijakan pajak Biden.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Seperti diketahui, terdapat beberapa anggota Partai Demokrat di Senat dan Kongres AS yang memandang kenaikan tarif pajak korporasi hingga 28% terlalu tinggi. Sebagian menyatakan tarif pajak korporasi hanya perlu dinaikkan dari 21% menjadi 25%.

Menurut para pengusaha ini, anggota Partai Demokrat yang tergolong moderat adalah kunci untuk menggagalkan rencana kenaikan tarif pajak Biden.

"Pandemi Covid-19 sudah amat membebani wajib pajak dan bisnis rumah tangga. Menambah beban pajak justru akan menghambat mereka untuk pulih dan tumbuh," ujar Direktur Eksekutif dari Main Street Employers Coalition Chris Smith seperti dilansir mnetax.com. (kaw)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Amerika Serikat, AS, kenaikan pajak, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama