Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Rusia Bakal Pajaki Warganya yang Ketahuan Kabur ke Luar Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Rusia Bakal Pajaki Warganya yang Ketahuan Kabur ke Luar Negeri

Ilustrasi.

MOSKOW, DDTCNews - Parlemen Rusia, Duma, sedang menyiapkan ketentuan pajak khusus bagi warga negara Rusia yang meninggalkan Rusia selama perang.

Ketua Duma Vyacheslav Volodin mengatakan orang yang meninggalkan Rusia sejak dimulainya perang dengan Ukraina pada Februari 2022 akan dibebani tarif pajak yang lebih tinggi.

"Adalah kebijakan yang tepat untuk memperkenalkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang meninggalkan Rusia. Kami sedang menyiapkan regulasinya," ujar Volodin, dikutip Sabtu (31/12/2022).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Hingga saat ini, belum diketahui berapa banyak orang Rusia yang meninggalkan negaranya sejak dimulainya perang. Media lokal sendiri melaporkan hingga September 2022 setidaknya ada 700.000 orang yang meninggalkan Rusia.

Eksodus besar-besaran dikabarkan terjadi setelah Pemerintah Rusia mengumumkan mobilisasi parsial pada September 2022. Lewat seruan ini, sebagian pasukan cadangan dimobilisasi untuk turut serta dalam perang melawan Ukraina.

Kala itu, Rusia mengumumkan berencana untuk memobilisasi 300.000 tentara cadangan. Namun, kebijakan tersebut diputuskan untuk dihentikan pada akhir Oktober 2022.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Volodin mengatakan dirinya bisa memahami mengapa ada warga negara Rusia yang memilih lari ke luar negeri. Menurutnya, sebagian besar telah menyadari kesalahan dari keputusan tersebut dan sudah kembali ke Rusia.

"Mereka yang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan sudah pulang ke Rusia. Bagi yang tidak kembali, mereka harus mengerti bahwa masyarakat Rusia tidak mendukung pengkhianatan tersebut," ujar Volodin seperti dilansir wionews.com. (sap)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, perang, Rusia, Ukraina, tarif pajak, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Update Lagi! E-Bupot 21/26 Versi 2.0 Dirilis di DJP Online

Senin, 01 Juli 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai

Minggu, 30 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Catat! Tidak Semua Dinas Bisa Punya NPWP Instansi Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama