Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

"Diperlukan kepemimpinan politik guna menciptakan sistem hukum, norma, dan standar yang berlaku secara universal serta konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB," tulis Guterres dalam laporannya, dikutip Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, masalah pengelakan pajak yang menghantui negara-negara berkembang tak dapat diselesaikan dengan metode tambal sulam melalui inisiatif-inisiatif multilateral.

Saat ini, inisiatif-inisiatif perpajakan global masih diinisiasi oleh OECD melalui berbagai instrumen, contohnya melalui Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) dan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Sayangnya, inisiatif-inisiatif kerja sama perpajakan dari OECD tersebut masih belum sepenuhnya inklusif. "Negara berkembang masih tertinggal dalam menerima informasi lewat AEOI. Hanya ada 46 negara berkembang yang melakukan pertukaran informasi atau berkomitmen melakukan pertukaran informasi dalam waktu dekat melalui AEOI," bunyi laporan tersebut.

Guna menyelesaikan masalah pengelakan pajak dan tindak pidana pencucian uang serta aliran dana gelap yang terkait dengan pengelakan pajak, diperlukan suatu konvensi yang diakui secara global.

"Perlu ada penguatan norma pajak guna mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi melalui penguatan kapasitas perpajakan negara berkembang. Konvensi global tentang pajak diperlukan untuk mendorong upaya ini," tulis Guterres.

Merespons dukungan tersebut, Chief Executive Tax Justice Network Alex Cobham mengatakan OECD tak mampu menciptakan rezim transparansi pajak yang efektif dalam melindungi negara berkembang dari pengelakan pajak oleh perusahaan multinasional.

"Sekarang adalah waktu bagi PBB untuk merombak sistem perpajakan yang ada saat ini dengan aturan pajak global baru yang disepakati secara demokratis dan memprioritaskan hak asasi manusia," ujar Cobham. (sap)