Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

A+
A-
2
A+
A-
2
Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews - Serikat Pekerja Tekstil dan Penjahit Nasional Nigeria, The National Union of Textile Garment and Tailoring Workers of Nigeria (NUTGTWN) meminta pemerintah menyediakan pemberian insentif pajak.

Presiden NUTGTWN Kamerad John Adaji mengatakan pemerintah perlu memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri tekstil. Menurutnya, strategi itu akan berdampak pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengkaji ulang kebijakannya dan mempertimbangkan keringanan pajak bagi industri kita untuk mendorong investasi dan mendorong persaingan yang sehat," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Adaji menuturkan industri tekstil selama ini masih menjadi penyerap utama tenaga kerja di negara berkembang termasuk Nigeria. Selain itu, sektor usaha tersebut juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia menilai tidak semua kebijakan pemerintah berpihak kepada industri padat karya. Menurutnya, pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) bakal mendorong industri tekstil melakukan ekspansi usaha.

Adaji juga mendorong pemerintah mengintensifkan kampanye untuk industrialisasi dan pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Baca Juga: Hitung Pajak Minimarket, WP Diedukasi soal Pembukuan atau Pencatatan

"Kami prihatin dengan situasi genting sektor manufaktur di Nigeria, khususnya karena hal itu memengaruhi industri tekstil dan berdampak terhadap kesejahteraan dan pekerjaan anggota kami," ujarnya seperti dilansir vanguardngr.com.

Adaji menambahkan masa depan Nigeria dan Afrika terletak pada kegiatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Menurutnya, langkah industrialisasi juga akan menentukan keberhasilan pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Federal Adewale Bakare menyatakan pemerintah masih berkomitmen memajukan sektor tekstil.

Baca Juga: Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Menurutnya, pemerintah dan pengusaha juga perlu duduk bersama untuk menyusun strategi baru agar industri tekstil dapat maju dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : nigeria, serikat pekerja, industri tekstil, insentif pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 13:30 WIB
PER-6/PJ/2024

Masih Ada Waktu! Pemberi Kerja Perlu Cek Pemadanan NIK-NPWP Karyawan

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN BOYOLALI

Pajak Hiburan Maksimal 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Boyolali

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Juli 2024, Apakah Cabang Masih Lapor SPT? Ini Kata DJP

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA KABANJAHE

Tagih Utang Pajak, Saldo Rekening Rp23 Juta Milik WP Akhirnya Disita

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya