Soal PMK 48/2023, DJP Jatim Sebut Ada Kepastian Hukum Pajak Emas

“Tujuannya memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pemungutan atau pemotongan PPh dan/atau pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas dan perhiasan,” tutur Sigit Danang Joyo, dikutip dari siaran pers, Kamis (17/8/2023).

Adapun sinergi menyangkut implementasi PMK 48/2023 telah dilakukan Kanwil DJP Jatim I, II, dan III. KPP di lingkungan ketiga Kanwil juga telah melakukan sosialisasi, termasuk mengundang Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia (APEPI) Jatim.

Pembinaan wajib pajak sektor emas dan perhiasan dilakukan secara seragam dan serentak oleh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, II, dan III. Pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi wajib pajak sektor emas tersebut.

Setelah melakukan identifikasi, KPP juga memberi informasi kepada wajib pajak melalui surat tentang ketentuan PMK 48 Tahun 2023. Kemudian, KPP juga mengimbau wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Jika wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan, otoritas akan dilakukan tindakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lebih lanjut sesuai dengan kasusnya. Hal ini untuk menjamin agar semua wajib pajak patuh.

“Serta untuk melindungi sektor emas dari persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku usaha yang tidak patuh mengambil keuntungan lebih besar dalam melakukan kegiatan usaha,” imbuhnya.

Ketua APPI Eddy Susanto Yahya mengatakan asosiasi mendukung pelaksanaan PMK 48/2023. APPI, sambungnya, juga siap bekerja sama menyukseskan implementasinya di lapangan agar berdampak positif pada ekosistem industri.

“Demi menciptakan ekosistem industri perhiasan emas yang taat pajak dan berkontribusi bagi penerimaan negara,” tutur Eddy Susanto Yahya.

Ketua APEPI Jatim Liana Kurniawan berpendapat PMK 48/2023 menunjukkan adanya asas keadilan dan kepastian hukum dalam pungutan PPN mulai dari level hulu sampai hilir. APEPI, lanjutnya, berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Melalui tertib administrasi perpajakan dan transparansi alur tata niaga perdagangan dengan penerbitan faktur pajak yang benar. Harapan kami tranparansi tata niaga perdagangan dapat direalisasikan secara merata tanpa melalui proses penggalian potensi,” kata Liana Kurniawan. (kaw)