Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

A+
A-
2
A+
A-
2
Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar segera berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi anggaran kementeriannya hingga 1 Februari 2021 tercatat Rp10,6 triliun atau 7,08% dari pagu Rp149,8 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari lelang dini 4.632 paket dari total 5.439 paket proyek infrastruktur.

"Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.

Baca Juga: Integrasi NIK-NPWP Berlaku 2 Hari Lagi, Pihak Lain Diberi Kelonggaran

Basuki mengatakan data e-monitoring hingga awal Februari 2021 juga menunjukkan jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 paket dengan nilai Rp17,5 triliun.

Menurut dia, semua proyek infrastruktur itu diharapkan bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Misalnya pada bidang sumber daya air, anggarannya pada 20201 mencapai Rp58,5 triliun.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan 48 bendungan, 42 embung, 25.000 hektare pembangunan daerah irigasi, serta 250.000 hektare rehabilitasi jaringan irigasi.

Baca Juga: Jokowi: Stabilitas Politik Penting untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Pada bidang konektivitas, pemerintah akan membangun 410 kilometer jalan tol dan 831 kilometer jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Pemerintah juga akan mengembangkan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 kepala keluarga senilai total Rp26,5 triliun.

Adapun di bidang perumahan, pemerintah berencana membangun 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.

Total anggaran 2021 tersebut termasuk di dalamnya program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai sehingga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Baca Juga: Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Alokasi anggaran tersebut diproyeksi mampu menyerap 796.807 tenaga kerja. Adapun realisasi program padat karya tunai hingga saat ini adalah Rp24,13 miliar dengan serapan tenaga kerja 380 orang.

"Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Istana Kepresidenan Rampung Juli 2024, Jokowi Siap Berkantor di IKN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kementerian PUPR, APBN 2021, pertumbuhan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Mei 2024 | 10:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Begini Proyeksi OECD soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 dan 2025

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama