Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
APBN 2023

 
Kamis, 04 Juli 2024 | 15:15 WIB
APBN
APBN 2023 menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara.
Minggu, 31 Maret 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dapat dapat memberikan informasi yang memadai.
Selasa, 30 Januari 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.144,69 pada 31 Desember 2023, atau 38,59% dari produk domestik bruto (PDB).
Jum'at, 12 Januari 2024 | 09:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Menurut menteri keuangan, kinerja perekonomian Indonesia tidak segelap proyeksi berbagai lembaga internasional.
Kamis, 11 Januari 2024 | 12:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Pajak yang dikumpulkan Kanwil DJP Jakarta Timur pada tahun lalu mencapai Rp31,04 triliun atau 104,39% dari target senilai Rp29,7 triliun.
Rabu, 03 Januari 2024 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Menteri keuangan menyebut PPh final berkontribusi sebesar 6,7% terhadap total penerimaan pajak pada tahun lalu.
Senin, 01 Januari 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Menurut Sri Mulyani, kinerja positif APBN 2023 akan membawa optimisme bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara pada 2024.
Minggu, 31 Desember 2023 | 11:30 WIB
APBN 2023
Menteri keuangan mengeklaim kinerja APBN 2023 dapat terjaga kuat dan sehat, terutama terkait dengan realisasi belanja negara yang semakin berkualitas.
Kamis, 28 Desember 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Salah satu BUMN yang mendapatkan tambahan penyertaan modal ialah PT Hutama Karya.
Minggu, 24 Desember 2023 | 15:30 WIB
APBN 2023
Untuk mempercepat realisasi belanja, KPPN diinstruksikan untuk menambah jam kerja guna menindaklanjuti banyaknya surat perintah membayar (SPM) yang masuk.
1 2 3 4 >