Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
Luhut

 
Senin, 07 Maret 2022 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah juga melonggarkan kebijakan pembatasan kegiatan bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara, laut, dan darat.
Senin, 21 Februari 2022 | 15:51 WIB
PENANGANAN COVID-19
Pemerintah memilih berhati-hati memutuskan status endemi dengan tetap memperhatikan tingkat kekebalan, tingkat kasus sesuai standar WHO, dan kapasitas faskes.
Senin, 27 Desember 2021 | 09:07 WIB
PENANGANAN COVID-19
Sebagian besar kasus Covid-19 varian Omicron dialami oleh warga yang baru pulang dari luar negeri.
Selasa, 09 November 2021 | 14:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas fiskal di antaranya seperti tax holiday di bidang farmasi.
Senin, 18 Oktober 2021 | 17:24 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah mengeklaim tren jumlah kasus positif Covid-19 terus menurun, terutama di Pulau Jawa dan Bali.
Senin, 04 Oktober 2021 | 16:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PPKM level 4 masih berlaku di 6 wilayah antara lain Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
Senin, 16 Agustus 2021 | 21:02 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19
Simak penjelasan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berikut ini.
Senin, 09 Agustus 2021 | 20:52 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19
"PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sabtu, 17 Juli 2021 | 19:56 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Ada 2 indikator yang akan digunakan pemerintah untuk melakukan evaluasi sebelum memberikan beberapa relaksasi kebijakan. Apa saja?
Kamis, 01 Juli 2021 | 15:36 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Para gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa-Bali telah bersepakat menjalankan PPKM darurat secara tegas.