Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase
imf

 
Minggu, 02 Juli 2023 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
IMF memandang kebijakan hilirisasi perlu diterapkan dengan cost-benefit analysis yang lebih baik.
Senin, 29 Mei 2023 | 11:13 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai lantaran perekonomian global saat ini terus menunjukkan penguatan.
Minggu, 28 Mei 2023 | 13:00 WIB
INGGRIS
Berdasarkan laporan IMF, Inggris akan terhindar dari resesi dan ekonomi akan kembali tumbuh pada tahun ini.
Jum'at, 14 April 2023 | 10:35 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sementara untuk level global, IMF mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 2,8% pada 2023.
Minggu, 09 April 2023 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Menurut IMF, pajak solidaritas merupakan opsi kebijakan yang lebih baik ketimbang menerapkan windfall tax.
Rabu, 29 Maret 2023 | 17:00 WIB
SRI LANKA
Salah satu bentuk reformasi pajak yang dilakukan pemerintah Sri Lanka ialah menaikkan tarif PPN dari 12% menjadi 15%.
Sabtu, 11 Maret 2023 | 10:30 WIB
PAKISTAN
Selain IMF, Pakistan masih akan memperoleh pinjaman dari beberapa negara mitra yakni Arab Saudi, China, dan Uni Emirat Arab.
Minggu, 26 Februari 2023 | 09:30 WIB
PAKISTAN
Apabila persyaratan dari IMF terpenuhi, pemerintah Pakistan akan menerima pinjaman senilai US$6,5 miliar.
Kamis, 16 Februari 2023 | 18:30 WIB
PRANCIS
Nilai penanaman modal asing secara global akan menurun sebesar 2% akibat pemberlakuan pajak minimum global.
Kamis, 16 Februari 2023 | 15:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 membutuhkan koordinasi yang erat oleh otoritas pajak antaryurisdiksi.