Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tahun Politik, Ini Permintaan Wapres JK pada Pengusaha

A+
A-
0
A+
A-
0
Tahun Politik, Ini Permintaan Wapres JK pada Pengusaha

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha diminta untuk tidak menahan diri (wait and see) untuk melakukan ekspansi pada tahun ini, meskipun ada hajatan pesta demokrasi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengatakan tidak ada alasan bagi pelaku usaha menunggu suhu politik turun untuk melakukan ekspansi. Menurut dia, momentum saat ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha berinvestasi lebih besar.

“Justru kalau pengusaha dalam ketidakpastian, itu merupakan momen untuk investasi karena biaya menjadi lebih murah. Jadi, mumpung masih murah, maka investasi saja,” katanya dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2019, Kamis (28/2/2019).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Lebih lanjut, dia menjelaskan dinamika politik Indonesia tidak memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Pengalaman tahun politik sejak reformasi bergulir pada 1998 menjadi alasan utama.

Hajatan pemilu justru menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jusuf Kalla menilai konsumsi cenderung meningkat tiap siklus pemilu. Hal ini menggeliatkan kegiatan ekonomi dalam waktu singkat.

Pesta demokrasi di Indonesia selama ini, lanjutnya, idak mengganggu stabilitas nasional. Hal ini menjadi nilai tambah demokrasi Indonesia jika dibandingkan negara lain di kawasan Asean. Hal ini berbeda dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia.

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Insyaallah tidak ada krisis seperti negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Kalau sekarang kita tidak perlu khawatir karena yang ribut saat ini itu bukan di lapangan, tapi di media sosial saja,” imbuhnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Jusuf Kalla, JK, tahun politik, pemilu, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Juni 2024 | 16:46 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Selasa, 04 Juni 2024 | 13:15 WIB
TAJUK PAJAK

Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Selasa, 04 Juni 2024 | 12:00 WIB
KILAS BALIK

Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama