Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terlalu Rendah, Cak Imin: Realistis

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terlalu Rendah, Cak Imin: Realistis

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Target pertumbuhan ekonomi yang dipasang oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipertanyakan oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Menurut Mahfud, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% hingga 6,5% yang dijanjikan oleh Anies-Cak Imin dalam dokumen visi dan misi masih terlalu rendah. Mahfud memandang Anies-Cak Imin seharusnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% atau bahkan lebih.

"Dalam visi dan misi Anda itu ada raihan ICOR 4-5. Kalau itu bisa dicapai, pertumbuhan ekonomi kita itu bisa mencapai 7% lho. Anda punya visi target ICOR 4-5, padahal dengan 4 saja bisa 7% itu pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Mahfud dalam debat cawapres yang digelar hari ini, Jumat (22/12/2023).

Baca Juga: Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Menjawab pertanyaan tersebut, Cak Imin mengatakan bahwa dirinya bersama Anies lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Menurut Cak Imin, pertumbuhan ekonomi perlu memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Cak Imin pun berpandangan target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikannya justru lebih realistis.

"Kalau tidak realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak mengakibatkan beban tidak hanya hari ini, tetapi juga anak cucu kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang," ujar Cak Imin.

Baca Juga: Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Tingginya beban utang tersebut tercermin dalam postur APBN hari ini. Cak Imin mengatakan sekitar 20% dari APBN digunakan untuk membayar utang.

"Jadi, target 5,5% hingga 6,5% itu realistis dan tidak membebani proses pembangunan di masa yang akan datang," ujar Cak Imin.

Cak Imin bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir konsisten sebesar 5% sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, janji pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi tidaklah diperlukan.

Baca Juga: Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

"Kita menyaksikan 5% itu riilnya di lapangan tidak sampai 5%. Saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semu yang keropos," ujar Cak Imin. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pemilu, pilpres, capres, cawapres, debat, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RKP 2025

Minggu, 07 April 2024 | 12:30 WIB
PEMILU 2024

Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

Sabtu, 06 April 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Jum'at, 05 April 2024 | 18:34 WIB
ANGGARAN NEGARA

Sri Mulyani Sebut Bantuan Pangan Bukan Bagian dari Perlinsos

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama