Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tentara Rusia di Ukraina Tak Perlu Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tentara Rusia di Ukraina Tak Perlu Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat virtual yang membahas soal ekonomi dari kediaman negara Novo-Ogarevo di luar Moskow, Rusia pada Selasa (6/7/2022). (ANTARA FOTO/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS/aww/KZU).

MOSKOW, DDTCNews - Pegawai pemerintah dan tentara Rusia yang bertugas di Ukraina dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT kepada otoritas pajak.

Fasilitas ini berlaku bagi ASN dan tentara yang ditempatkan di 4 kawasan di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

"Tentara, polisi, dan pegawai pemerintahan lainnya yang melaksanakan tugas di 4 kawasan tersebut tidak harus menyampaikan laporan atas penghasilan dan harta," bunyi keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip Senin (2/1/2023).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Tak hanya bagi ASN dan tentara yang bersangkutan, fasilitas ini juga berlaku bagi pasangan dan anak dari ASN dan tentara yang ditugaskan di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Sebagai catatan, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol Rusia. Meski telah diklaim oleh Rusia, Ukraina diketahui telah merebut Kherson dari Rusia sejak 9 November 2022.

Rusia juga diketahui tidak menguasai kawasan Zaporizhzhia secara penuh. Adapun Donetsk dan Luhansk adalah kawasan yang diduduki oleh kelompok separatis sejak 2014 dan baru saja dianeksasi oleh Rusia melalui referendum pada tahun lalu.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Selain fasilitas pajak, Rusia juga memperbolehkan ASN dan tentara untuk menerima hibah dari pihak lain. Hibah boleh diterima sepanjang hibah tersebut terkait dengan peran penerima hibah dalam perang melawan Ukraina.

Tanpa ada ketetapan dari Putin, pejabat di Rusia dilarang menerima hibah dan hadiah dari pihak lain. Larangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan antikorupsi yang berlaku di Rusia. (sap)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPh, Rusia, Ukraina, Putin, perang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai

Minggu, 30 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Catat! Tidak Semua Dinas Bisa Punya NPWP Instansi Pemerintah

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama