Tingkatkan Kepatuhan, Program Inklusi Kesadaran Pajak Terus Didorong

"Potensi yang dimaksud sebenarnya sudah kita terapkan. Namun, karena belum masuk ke sistem seperti wajib pajak yang tidak ber-NPWP, akhirnya belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik," ujar Yari dalam Seminar Nasional Tax Outlook 2023 yang digelar oleh Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), Senin (12/12/2022).

Kedua, inklusi kesadaran pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Ketiga, inklusi kesaradaran pajak diperlukan untuk meningkatkan citra DJP di tengah masyarakat. Yari mengatakan citra yang positif akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Terakhir, inklusi kesadaran pajak dipandang perlu agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi dari bonus demografi. Makin banyak penduduk Indonesia yang berusia produktif dan bekerja, makin besar pula potensi pajak dari segmen tersebut.

"Kalau kita kasih pemahaman, kita didik, para mahasiswa itu sekarang, pada 2030 sudah jadi bos barangkali dan paham kewajiban pajaknya. Dengan demikian, bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan baik," ujar Yari.

Saat ini, DJP tercatat sudah memiliki kerja sama baik dalam bentuk MoU maupun perjanjian kerja sama dengan berbagai kementerian, contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) juga dijalin untuk mendukung pelaksanaan edukasi pajak di madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.

Untuk level perguruan tinggi, DJP mencatat sudah ada 492 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan DJP sebagai mitra inklusi. Sebanyak lebih dari 3.250 dosen juga telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) mitra inklusi jenjang perguruan tinggi.

Untuk tingkat pendidikan menengah, DJP telah melaksanakan piloting inklusi kesadaran pajak di 21 SMA di Jabodetabek dengan melibatkan kanwil DJP terkait. (sap)