UU APBN 2024 Resmi Diundangkan, Begini Posturnya

"APBN Tahun Anggaran 2024 ... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional," bunyi pertimbangan UU 19/2023, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Dalam pertimbangan juga dijelaskan APBN 2024 disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pendapatan negara pada 2024 senilai Rp2.802,29 triliun. Angka ini bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.309,85 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp492 triliun, dan hibah Rp430,6 miliar.

Sementara itu, belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun. Belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,59 triliun.

Dengan postur tersebut, defisit anggaran pada 2024 adalah senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB.

Pembiayaan anggaran yang senilai Rp522,82 triliun terdiri atas pembiayaan utang Rp648,08 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp176,21 triliun, pemberian pinjaman Rp250,6 miliar, kewajiban penjaminan negatif Rp823,98 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp52,03 triliun.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, pemerintah dapat menggunakan dana saldo anggaran lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas badan layanan umum sebagai tambahan pembiayaan.

Pasal 28 ayat (1) UU APBN 2024 kemudian mengatur pemerintah dapat melakukan beberapa langkah dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Langkah yang bisa ditempuh ini meliputi penggunaan dana SAL; penarikan pinjaman tunai; penambahan penerbitan SBN; pemanfaatan saldo kas badan layanan umum; dan/atau penyesuaian belanja negara.

"Penambahan penerbitan SBN ... dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR," bunyi Pasal 28 ayat (2) UU 19/2023.

UU 19/2023 tentang APBN 2024 ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2023 dan diundangkan pada hari yang sama. UU ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. (sap)