Wamenkeu: 2023 Pendapatan Negara Diperkuat, Belanja Negara Dipertajam

“Arahan Bapak Presiden seperti yang disampaikan tadi pagi adalah mobilisasi pendapatan negara. Pendapatan negara harus diperkuat, lalu kemudian belanja harus kita perbaiki, dipertajam. Penajaman belanja di KL maupun di berbagai region perlu kita lakukan bersama,” jelas Wamenkeu di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 (Musrenbangnas 2022), dikutip pada Sabtu (7/5/2022).

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan pada 2023 arah kebijakan APBN tetap kepada 5 hal antara lain, perbaikan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, melanjutkan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan mendorong ekonomi hijau.

“Fleksibilitas APBN dalam mengantisipasi ketidakpastian adalah dengan berbagai penyesuaian belanja melalui automatic adjustment juga beberapa anticipatory expenditure,” ungkap Wamenkeu.

Wamenkeu pun menjelaskan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga 2023 sejumlah Rp977,1 triliun. Suahasil memastikan untuk transfer ke daerah, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, DAK fisik, dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), dan dana desa tetap akan diberikan secara proporsional.

Dia menegaskan, untuk mendorong reformasi penerimaan dan belanja daerah, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Tentu kita harapkan seluruh daerah akan melakukan penajaman belanja pada saat kita sedang menangani pemulihan ekonomi," kata Wamenkeu. (sap)