Apa Itu SPTNP, SPP dan SPSA dalam Penetapan Kepabeanan?

SPTNP berkaitan dengan wewenang pejabat bea dan cukai untuk menetapkan tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor (PPI). Tarif dan nilai pabean merupakan 2 komponen penting dalam penentuan besaran bea masuk dan PDRI.

Penentuan tarif dan nilai pabean itu dilakukan secara mandiri oleh importir, tetapi harus sesuai dengan metode dan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengontrol kemungkinan adanya kesalahan, pejabat DJBC akan melakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.

Apabila ditemukan perbedaan data, pejabat bea dan cukai akan menetapkan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan. Penetapan tarif dan/atau nilai pabean itulah yang kemudian dituangkan dalam SPTNP.

Secara ringkas, SPTNP merupakan dokumen tagihan apabila ditemukan kesalahan dalam penyampaian PPI. Selain berisi penetapan atas kekurangan bea masuk dan/atau PDRI, SPTNP juga dapat memuat sanksi administrasi yang terkait dengan penetapan tarif dan/atau nilai pabean.

Surat Penetapan Pabean

Surat penetapan pabean (SPP) adalah surat yang digunakan untuk menagih kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI, selain karena penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan PPI. SPP ini berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam UU Kepabeanan.

Misal, SPP bisa terbit apabila terdapat selisih barang impor antara yang dibongkar dengan yang diberitahukan. Atas selisih tersebut, pengusaha atau importir pun tidak tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.

Selisih jumlah barang impor tersebut membuat adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI serta pengenaan sanksi administrasi. Kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI, dan sanksi itu lah yang akan ditetapkan dan ditagih melalui SPP.

Surat Penetapan Sanksi Administrasi

Surat penetapan sanksi administrasi (SPSA) adalah surat yang diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban membayar sanksi administrasi.

Apabila melihat format SPTNP dan SPP, perincian informasi yang dimuat dalam 2 surat penetapan itu juga dapat memuat sanksi administrasi. Namun, sanksi yang dimuat dalam SPTNP merupakan sanksi yang berkaitan dengan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan PPI.

Selanjutnya, sanksi administrasi yang dimuat dalam SPP merupakan sanksi yang berkaitan dengan penetapan tarif dan/atau nilai pabean selain berdasarkan PPI.

Dengan demikian, apabila penetapan tarif dan/atau nilai pabean dalam SPTNP atau penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean dalam SPP mengandung sanksi administrasi maka sanksi tersebut akan digabung dalam SPTNP atau SPP.

Sementara itu, SPSA digunakan untuk menagih sanksi yang berdiri sendiri. Sanksi administrasi yang ditagih dalam SPSA tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat (3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A ayat (8), UU Kepabeanan.

Selain itu, SPSA juga berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 82 ayat (6), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) UU Kepabeanan. (rig)