Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

A+
A-
1
A+
A-
1
Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Ilustrasi. (foto: s3-eu-central-1.amazonaws.com)

LONDON, DDTCNews – Beberapa anggota Parlemen Inggris mendesak otoritas fiskal agar mengajukan proposal insentif baru untuk mendorong investasi robot. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas di Inggris.

Ketua Komite Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan Inggris tertinggal jauh di belakang negara G7 lain dalam hal adopsi robot dan teknologi otomatisasi. Menurutnya, pemerintah gagal memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong investasi teknologi tersebut.

“Ancaman nyata bagi ekonomi Inggris dan pertumbuhan lapangan kerja di masa depan. Bukan karena kita memiliki terlalu banyak robot di tempat kerja melainkan justru karena kita memiliki terlalu sedikit,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi, sambung Reeves, akan mengalir ke negara-negara yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan upaya dukungan yang lebih besar terhadap bisnis dan perguruan tinggi agar dapat melakukan kolaborasi dan inovasi. Hal ini perlu dilakukan jika Inggris ingin menuai manfaat potensial di masa depan.

Selain itu, laporan teranyar dari the Commons Business, Energy and Industrial Strategy Select Committee memperingatkan jika transisi otomatisasi di lingkungan kerja tidak dikelola dengan baik, bisnis di Inggris tertinggal dan tidak kompetitif.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Untuk itu, dalam anggaran tahun depan, alih-alih memperkenalkan pajak robot, otoritas fiskal seharusnya menawarkan insentif bagi perusahaan yang menggunakan robot. Pemerintah harus maju dengan mengoptimalkan robot dan artificial intelligence (AI).

Di sisi lain, komite menyerukan agar pemerintah juga fokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang yang berkaitan dengan otomatisasi. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pekerja saat menghadapi transisi ekonomi beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, seperti dilansir itv.com, Direktur Digital dan Inovasi Confederation of British Industry (CBI) Felicity Burch mengatakan banyak bukti yang bisa dipertimbangkan. Ketika perusahaan berinvestasi dalam teknologi, produktivitas dan standar hidup akan naik. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : robot, pajak robot, insentif, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Penempatan DHE SDA dengan Insentif Pajak, Begini Realisasinya

Rabu, 19 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RPP soal Konsesi bagi Penyandang Disabilitas, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 17 Juni 2024 | 08:00 WIB
PMK 28/2024

Ada Tax Holiday, DJP Ajak WPDN dan SPLN Pindahkan Kantor ke IKN

Minggu, 16 Juni 2024 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Insentif Pajak, Pegawai Tak Perlu Takut Ditugaskan ke IKN

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama